PEKANBARU -- Jelang memasuki bulan suci Ramadhan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pekanbaru semakin ramai terlihat dibeberapa titik persimpangan lampu merah maupun dibeberapa ruas jalan.
Anggota komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri berpendapat hal tersebut karena kurangnya pengawasan dan upaya dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru. Untuk itu, dinsos diminta lebih memaksimalkan fungsi dan tugas untuk meminimalisir jumlah gepeng.
"Dinas sosial sudah seharusnya mengambil langkah untuk mengatasi jumlah gepeng yang terus berkembang jika memasuki hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan ini. Langkah kongrit mungkin saat ini bisa lewat razia dan bisa memberikan pembinaan dan melakukan identifikasi untuk mencari tahu alasan serta asal usul para gepeng sehingga bisa dilakukan pembinaan dan memulangkan para gepeng," ujar Aidil, Rabu 18 Mei 2016 ketika berbincang bersama media ini.
Anggota komisi III lainnya Marlis Kasim berpendapat perlu ada program maupun rancangan yang dibuat oleh dinas sosial untuk meminimalisir jumlah gepeng di Pekanbaru. Sehingga jika ada masukan yang disampaikan, maka komisi III DPRD akan mendukung program yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
"DPRD akan mendorong sesuai tiga fungsi kita, yakni pengawasan, legislasi dan anggaran. Dan kita akan mendorong apabila ada usulan yang disampaikan kepada kita di DPRD. Minimal harus ada program yang diusulkan dan kita akan memback-up itu jika memang terlihat bisa bermanfaat," ucapnya.
Disamping itu politisi PKB ini menghimbau masyarakat agar jangan memberikan uang, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun kepada gepeng, karena mereka sudah dikomersilkan.
"Bukan menjadi rahasia lagi, gepeng yang berkeliaran di wilayah Kota Pekanbaru, baik yang cacat tubuh maupun yang tidak, diduga kuat sudah bersifat komersil. Bahkan para pengemis itu ditampung dan dikoordinir oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," pungkasnya.**(dwi)
