PESTA demokrasi menjadi perayaan akbar bagi bangsa Indonesia setiap lima tahun sekali. Seluruh masyarakat berpartisipasi dan saling menyuarahkan calon kandidat masing – masing. Pemilih sah memang harus memiliki KTP-EL, tapi euforia pesta rakyat ini tak pandang bulu, semua kalangan ikut andil dalam pesta tersebut. Walaupun tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan dampak baik jika kandidat mereka terpilih.
2004 menjadi tonggak awal mulai berpartisipasinya masyarakat dalam menentukan seorang pemimpin. Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada pemerintahan Megawati ini memiliki respon baik bagi masyarakat, pemimpin sebuah wilayah tidak lagi ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi langsung dipilih berdasarkan hasil suara terbanyak dari masyarakat. Pelaksanaan ini dinilai lebih efektif, karena masyarakat tidak dapat memungkiri hasil suara tersebut.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hampir 8.000 calon legislatif DPR RI yang akan bertarung memperebutkan kursi senayan dan dua calon presiden pada tahun 2019 mendatang. Urutan pertama diduduki pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin dan urutan kedua diduduki pasangan Prabowo Sandi dan Sandiaga Salahuddin Uno.
Kedua calon wakil presiden yang terpilih pada tahun ini melalui tahap yang berliku. Desas desus pencanangan wakil presiden sudah terdengar sejak jauh hari. Ma’ruf Amin dipilih karena dinilai dapat membawa kesejukan untuk bangsa. Ma’ruf adalah tokoh agama yang bijaksana. Jokowi kemudian menyebut berbagai jabatan yang pernah diemban Ma’ruf. Ma'ruf pernah menjadi anggota legislatif DPRD, DPR, MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais 'Aam PBNU hingga sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. alah satunya Alasan yg sangat rasional dalam.
Sementara penentuan Sandiaga Uno yang berlatar belakang pengusaha sebagai Cawapres Prabowo Subianto karena Sandiaga dapat diterima oleh Parpol koalisi dan juga karena sandiaga diharapkan mampu meraup suara dari kalangan millenial serta diharapkan mampu mengangkat ekonomi mikro yang lagi babak belur. Sandiaga juga cukup dekat dengan pemilih kaum perempuan yang akhirnya muncul sebutan partai kaum emak emak. Hal inilah yang juga 'menghancurkan' perhitungan kubu Joko Widodo (Jokowi). Jokowi sebelumnya akan menggandeng Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai bakal Cawapres karena yakin bahwa Prabowo akan menggandeng AHY. Para pengamat politik menilai bahwa pertarungan di 2019 akan menjadi salah satu pertarungan yang sengit dan hangat.
Dibalik meriahnya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, begitu banyak perhatian khusus yang menjadi masalah besar bagi kondisi politik di Indonesia. Masalah ini menjadi isu hangat yang banyak diperbincangkann seperti intoleransi beragama, menyebarkan berita hoax, dan black campaign. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut menjadi senjata handal bagi para politikus untuk bertahan atau menjatuhkan lawan politik.
Sosial media menjadi sasaran empuk bagi setiap pasangan untuk membuat propaganda bagi masyarakat, propaganda putih ataupun hitam tidak masalah bagi mereka. Yang terpenting adalah meraup suara sebanyak – banyaknya. Kadang lelah rasanya untuk melihat sosial media penuh dengan berita politik yang saling mencaci maki, seakan – akan lawan politik adalah makhluk yang tidak pernah melakukan kebenaran dan sangat hina.
Sontoloyo, genderuwo, cebong, kampret dan bahasa planet lainnya bertebaran disosial media, yang mengatakan bukanlah orang yang tidak berpendidikan, tetapi para politikus dan elit politik lainnya yang sudah kenyang dengan dunia politik. Inikah makna atau isi dari kampanye politik di Indonesia?
Disini penulis akan menunjukkan dua contoh bagaimana para elit negara berkicau di sosial media. Contoh pertama, pada tanggal 7 Februri 2018, seorang Wakil Ketua DPR RI memposting sebuah kalimat untuk menyindir hasil kinerja dari Kementerian Kelautan dan Periknan, dalam cuitannya Fadli Zon mengatakan “ Di tempat lain, kita membangga – bangakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat, seolah itu adalah ukura keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan. @Gerindra”. Tidak mau kalah dengan cuitan tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti pun membalas cuitan tersebut, Susi menyatakan “ ukuran keberhasilan yang telah anda lakukan apa Pak Fadli yang terhormat? Mohon pencerahan.”
Contoh lain seorang politikus dari Partai Demokrat yaitu Andi Arief, detik – detik penutupan pendaftaran pemilihan presiden, Partai Demokrat terpecah dalam menentukan pilihan politiknya. Agus Harimurti Yudhoyono digadang – gadang akan menjadi calon wakil Presiden dan bergandengan dengan Prabowo Subianto. Ternyata hasil deklarasi tidak sesuai dengan kenyataan.
Akhirnya Andi Arief selaku Sekjen Partai Demokrat memberikan cuitan pedas, beliau menyatakan “ Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus.”
Sulit ditemukan partai politik atau elit menyampaikan program yang menyangkut hidup orang banyak, nasib Indonesia kedepannya, dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang. Jika ini menjadi budaya politik Indonesia, masihkah kita terus mempertahankan cara yang sangat tidak sehat tersebut ? Dan inikah kualitas para elit negara? yang konon lulusan terbaik kuliah, orang yang paling tepat mengabdi untuk negara, yang dapat mempersatukan bangsa, layak duduk dikursi pemerintah, benarkah? masyarakat yang lebih tepat untuk menilainya.
Masyarakat Indonesia harus cerdas dalam menentukan sikapnya. Elit yang bersih, pro rakyat, cerdas dalam berfikir, dan memiliki visi dan misi yang baik adalah pilihan rakyat yang tepat. Biarkan para politikus bertanding diatas pentas politik, pertandingan yang tidak tau siapa yang akan menang atau kalah. Memang sekarang bukan lagi adu otot, tetapi adu caci maki dan sumpah serapah jauh lebih berbahaya dari semua hal. Alhasil hari demi hari masyarakat mulai mempertanyakan, tentang bagaimana kualitas calon elit negara.**
** Penulis adalah Mahasiswa Binus University
