PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menggelar Workshop Kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Riau dengan tema "Evaluasi Kinerja Satgas Saber Pungli UPP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau" di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis 5 Oktober 2017.

Adapun workshop ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Kasiarudin, Inspektur Daerah Provinsi Riau Evandes Fajri, serta Irwasda Polda Riau Kombes Suwarno.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, Kasiarudin saat membacakan sambutan Sekdaprov Riau mengatakan bahwa pemberantasan pungutan liar (pungli) terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini.

"Salah satu upaya pemberantasan pungli dalam pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Terkait pungli, ia mengajak semua jajaran di Provinsi Riau untuk bergerak memberantas pungli dengan langkah-langkah yang konkret dan terpadu, serta meningkatkan apa yang telah dilakukan dalam setahun terakhir ini.

"Semangat memberantas pungli bukan terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkan, melainkan lebih kepada akar budaya yang hendak dihilangkan," ujar Kasiarudin.

Lebih lanjut Kasiarudin menjelaskan bahwa selama ini pungli telah menyusahkan kalangan masyarakat dalam pengurusan. Oleh karenanya ia meminta kepada semua anggota workshop untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

"Jika kita hendak menciptakan sistem yang berintegritas, maka harus dimulai dari diri sendiri dengan mengambil sikap untuk membenahi dan memperbaiki perilaku pungli yang terjadi di sekitar kita," tegasnya.

Ia kemudian berpesan dalam menghadapi perilaku pungli tersebut diperlukan adanya sikap yang tegas untuk menghentikan perilaku pungli dan jangan sampai terlibat dalam perilaku pungli.

"Semua program Satgas Saber Pungli dapat berjalan dengan sukses, jika dimulai dari komitmen dan integritas dari seluruh perangkat daerah serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat," katanya.

Dijelaskan oleh Kasiarudin bahwa Pemprov Riau telah berupaya dalam memberantas korupsi antara lain; membangun budaya integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan LKHPN, pembentukan Satgas Saber Pungli, pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, melaksanakan aksi PPK dan STIP, serta pengawasan APIP.

"Dalam pertemuan ini, mari bersama-sama kita dukung percepatan good governance dan clean governance di Provinsi Riau," tutup Kasiarudin.**(mcr)