BUMD Sebut Mesin Alami Kerusakan Plus Tunggakan 200 juta
Tiga Bulan Listrik Kuala Panduk-Petodaan Padam
Selasa, 29 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
TELUK MERANTI -- Masyarakat Desa Kuala Panduk dan Petodaan mengeluh, pasalnya sumber listrik yang berasal dari PLTD yang dikelola BUMD PD.Tuah Sekata 3 bulan terakhir tak berfungsi hingga menyebabkan listrik padam total.
Kekesalan Warga bertambah setelah pihak BUMD melayangkan surat peringatan pembayaran tunggakan dimana jika tidak melakukan pelunasan Jaringan akan diputus.
"Ya, 3 bulan terakhir ini sejak Desember hingga hari ini listrik padam karena mesin tak berfungsi. Padahal,Informasi dari petugas BUMD 1 mesin yang diperuntukkan bagi 2 desa Kuala Panduk dan Petodaan yang sebelumnya rusak sudah dilakukan perbaikan.Namun listrik juga padam hanya tadi malam hidup sekitar 5 jam saja.Sudahlah listrik tak berfungsi,BUMD malah menyurati pelanggan untuk membayar tunggakan.Masyarakat tentu tambah kesal," papar Jepika tokoh pemuda Kuala Panduk kepada Gaungriau.com, Selasa 29 Maret 2016.
Dikatakan Jepika, masyarakat 2 desa tambah bingung tunggakan mencapai 300 hingga 500 ribu,padahal listrik selalu padam."Masyarakat bayar tagihan,Saya kira tidak seberapa yang nunggak.Sebelum padam total 3 bulan terakhir juga sering Ada padam total Sampai seminggu sampai 10 hari malah tanpa ada kejelasan dari pihak BUMD. Masyarakat tentu mempertanyakan serta mengeluhkan pelayanan listrik yang dikelola BUMD Tuah Sekata ini," terang Jepika.
Sementara, Direktur BUMD PD.Tuah Sekata, Sanusi Ariyanto yang dihubungi Rakyat Riau via seluler, Selasa (29/3) menyebutkan bahwa memang mesin untuk Desa Kuala Panduk dan mengalami kerusakan Karena masih ada spare part yang belum diganti Sementara cost pengeluaran besar.
"Kita sudah Lakukan perbaikan Terhadap mesin tapi masih ada spare part yang belum diganti. Saya jelaskan bahwa tunggakan pelanggan di 2 desa tersebut mencapai Rp.200 juta.Perharinya akan menghabiskan 200 liter bahan bakar,belum lagi untuk perawatan dan membeli alat.Ini yang harus dipahami oleh masyarakat," ungkap Sanusi.
Oleh karenanya, sambung Sanusi,pihaknya melayangkan surat kepada pelanggan untuk melunasi tunggakan Karena operasional perlu biaya. "Kalau tunggakan masih dibawah 50 juta Kita masih bisa menyanggupi,Namun tunggakan mencapai 200 juta.Kita Minta Masyarakat mencicil agar operaasional mesin berjalan. Akibat cost Besar itulah,Kita tegaskan bahwa bagi Masyarakat yang tidak melunasi tunggakan Jaringan akan diputus.Kita minta Masyarakat paham dan tidak mengedepankan hak tentunya kewajiban membayar tunggakan juga harus ditunaikan," bebernya.
Sanusi juga meminta kepada Masyarakat agar mengajukan kepada Pemerintah untuk mengganti mesin baru. " Mesin ini kondisinya sekarang 70 persen dan Memang layak harus diganti.Informasi yang Kita dapat mesin ini pernah dimasuki garam sehingga mengalami overhold saat kesepakatan pembangunan Jaringan," tukasnya.**(ham)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Selasa, 15 September 2015 - 00:00:00 WIB
Legislator Minta Pemko Pekanbaru Anggarkan Dana Taktis
Gaungriau.com -- Legislator yang merupakan Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru Nofrizal meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menganggarkan dana taktis untuk bencana dalam. "Kita berharap Pemko Pekanbaru menganggarkan dana taktis yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika terjadi benca alam. Jika di…
-
Senin, 14 September 2015 - 00:00:00 WIB
Stand Riau Terbaik satu di Pameran Gelar Produk khas dan Unggulan Daerah
Gaungriau.com --- Provinsi Riau mampu mengukir prestasi dengan meraih predikat juara pertama untuk kategori stand terbaik pada ivent Ekspo 2015, gelar produk khas dan unggulan daerah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Fahmizal Usman, pameran yang diikuti 32 daerah di Indonesia tersebut dilaksanakan pada…
-
Senin, 14 September 2015 - 00:00:00 WIB
Pembongkaran Tower Ganggu Komunikasi
Hotman: Itu Tanggung Jawab Perusahaan
Gaungriau.com -- Adanya kebimbangan masyarakat akan rekomendasi yang dilontarkan Komisi I DPRD Pekanbaru terkait pembokaran tower ilegal, mendapat respon dari Ketua komisi I DPRD Pekanbaru Hotman Sitompul. "Saya pahami kegelisahan masyarakat jika ada tower yang dibongkar akan berdampak kepada jaringan telekomunikasi yang biasa dipakai. Tapi masyarakat juga…





