PEKANBARU - Dalam rangka gerakan nasional mewujudkan kedaulatan energi, khususnya di daerah. Pemerintah Provinsi Riau gelar rapat koordinasi dan supervisi energi bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Rakor yang dilaksanakan di balai Serindit gedung daerah Riau, Kamis 17 Maret 2016 tersebut di hadiri Empat Gubernur, yakni Riau, Kepulauan Riau, Aceh serta Sumatera Utara. Hadir langsung dari pihak KPK dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dan juga dihadiri para Dirjen dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman pada kesempatan ini mengeluhkan terkait lambatnya pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Akibatnya, bukan hanya terhambatnya pembangunan nasional yang ada di daerah. Tetapi juga Riau juga tidak bisa berbuat maksimal membangun daerah sendiri termasuk menghadirkan para investor yang sudah bersedia menanamkan sahamnya di Riau.
Selain itu, mantan anggota DPR RI asal Riau itu juga menyuarakan soal anjloknya minyak dan gas (Migas). Karena dengan turunnya sektor andalan Provinsi Riau itu, menurut pria yang akrab disapa Andi Rachman itu, juga berdampak pada rencana pembangunan, akibat rendahnya penerimaan Dana Bagi Hasil.
"Karena itu, kita menyarankan agar dilakukan revisi undang-undang migas. Selain itu, pusat juga diminta transparan soal bagi hasil, terlebih untuk Riau yang nota bene penyumbang terbesar di Indonesia," ujar Andi.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kalau pihaknya siap membantu menjembatani persoalan energi yang dialami daerah. Dalam hal tersebut, dia menegaskan, KPK tidak pernah mencari masalah, tetapi mencegah.
"Kita siap membantu daerah yang membutuhkan penerangan hukum soal pengelolaan energi,"sebutnya.
Sementara, Dirjen Kementerian Energi dan SDM, Teguh meminta kepada masing-masing kepala daerah untuk dapat bersinergi dengan kabupaten/kota, provinsi dan pusat.**(mad)
