BENGKALIS -- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Fahrul Nizam ST, mendesak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) merevisi kembali Surat Keputusan (SK) tentang 16 mobil dinas yang diprioritaskan.
Menurut Fahrul Nizam dari rapat awal dengan Dishubkominfo yang dilakukan kemarin terkait dengan persoalan antrean di Roro seperti diketahui kini menjadi perbincangan hangat di media sosial (medsos).
"Diantaranya kita sorot itu, seperti asisten, kawan-kawan di medsos kan mempermasalahkan mengapa Asisten bisa Diprioritaskan. Kalau asisten itu dalam rangka kerja, menggantikan Bupati dalam tugas disertai dengan surat tugas sebagai dasar, apalagi hal yang mendesak untuk kepentingan daerah. Kita bisa maklumi hal itu," tegas Fahrul Nizam, kepada wartawan, Rabu 16 Maret 2016.
"Tapi jangan serta merta, ini disalah artikan mereka (asisten) yang menerima dispensasi (prioritas), makanya kita minta pertama SK itu di revisi, ada kondisi- kondisi yang mereka bisa nyeberang tanpa antre,"sambungnya.
Komisi II Juga mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dishubkominfo agar menggelar kembali pertemuan yang lebih besar yang melibatkan Forkopimda terkait persoalan antrean di Roro.
"Karena untuk menertibkan oknum- oknum tertentu, itukan harus pimpinan oknum tersebut yang menertibkan. Makanya harus disampaikan di forum formal agar menjadi keputusan bersama,"pintanya.
Pihaknya juga mendorong Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis agar melakukan rekayasa lalu lintas di Pelabuhan, karena lalu lintas yang ada di Pelabuhan Roro masih mengenakan sistem yang lama.
"Yang saat ini kan ada 2 pintu masuk. Kita ingin, sistemnya cuma ada 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Sehingga penertiban antrian bisa di maklumi semua orang," pungkasnya.**(fer)
