PASIR PANGARAYAN -- Sudah sejak tiga tahun terakhir mulai tahun 2014 lalu, pemilihan Bujang Dara tidak dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Menurut informasi Kepala Disbudpar Kabupaten Rohul, Yurikawati, pemilihan Bujang Dara ditiadakan sejak tiga tahun belakangan, karena tidak adanya anggaran.
“Bukan saja Bujang Dara, termasuk untuk kegiatan parade tari daerah juga tidak ada dilaksanakan. Karena dana Rp3 miliar yang dianggarkan, hanya untuk kegiatan rutin saja termasuk belanja pegawai,” sebut Yurikawati, kepada gaungriau.com, Selasa 15 Maret 2016 di kantornya.
Yurikawati juga menambahkan, karena tidak ada anggaran, maka tidak sedikit even di tingkat Provinsi Riau dan nasional yang tidak bisa diikuti Disbudpar Rohul.
“Jadi bukan karena dicoret, memang anggarannya tidak ada. Kita hanya hadiri dalam event bila ada diundang,” ucapnya lagi.
Sebut Yurikawati lagi, untuk pemilihan Bujang Dara setiap tahunnya cukup penting. Selain sebagai perwakilan daerah, mereka yang terpilih juga sangat membantu untuk mempromosikan daerah negeri seribu suluk. “Bila tahun depan ada anggarannya, maka kita kita ikutkan lagi,” janji Yurikawati.
Dengan dampak minimnya anggaran, sebut Yurikawati lagi, study kelayakan obyek wisata air panas Hapanasan di Kecamatan Rambah juga tidak dilakukan. Walaupun demikian, kabupaten Rohul tetap mendapatkan bantuan untuk pembuatan DED dari Pemprov Riau, sedangkan study kelayakan jadi kewenangan daerah.
Malahan untuk tahun 2016 ini, Disbudpar Rohul hanya akan lakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait status lahan obyek wisata Hapanasan dan obyek wisata peninggalan Sultan Zainal Abidin dan Tokoh Suluk Syekh Abdul Wahab Rokan, mencapai 6 hektar di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan.
Dimana untuk pengurusan status lahan tersebut, nantinya untuk memudahkan Disbudpar Rohul mendapatkan bantuan dari dana pusat.**(lim)
