• M Syahrul Syarif MSi

PELALAWAN -- Berbagai cara ditempuh Pemkab Pelalawan dalam menutupi defisit anggaran sebesar Rp. 262 Milyar yang merupakan pemangkasan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dampak turunnya harga minyak dunia. Walhasil,melalui keseriusan Pemkab, defisit anggaran saat ini sudah tuntas ditutupi.

"Ya, sejak pemangkasan DBH diberlakukan, Pemkab Pelalawan melakukan rasionalisasi anggaran dengan melakukan pending sejumlah kegiatan Dinas dan mencoret berbagai kegiatan yang dianggap bisa dilakukan penundaan. Besok Kita akan sampaikan laporan ke DPRD Pelalawan Agar kegiatan dapat segera dilaksanakan," papar Kepala Bappeda Pelalawan, M Syahrul Syarif MSi kepada gaungriau.com, Selasa 15 Maret 2016.

Dilanjutkan Syahrul, Pemkab Pelalawan telah mengeluarkan dana wajib sebelum pemotongan yang diberlakukan sebesar 39 persen setiap SKPD di lingkup Pemkab Pelalawan.

Dana wajib yang dikeluarkan sebelum APBD dipotong seperti dana wajib pegawai, operasional sekolah, operasional kesehatan, dana desa, alokasi Desa, reboisasi, DAK, program multiyears dan lainnya.

"Setelah anggaran wajib dikeluarkan Maka dapatlah angka senilai Rp 700 milyar. Selanjutnya 700 milyar dikurangi dengan 262 milyar potongan DBH maka sisanya adalah Rp 438 milyar. Kekurangan dana Rp 262 milyar tadilah dengan melakukan pemotongan anggaran ke SKPD sebesar 39 persen. Alhamdulillah hari ini sudah bisa ditutupi semua," papar Syahrul.

Dilanjutkan Syahrul, tentunya rasionalisasi dan efisiensi anggaran tidak bisa terelakkan dan harus dilaksanakan.

"Program prioritas dan mendesak tentunya lebih diutamakan. Kita harus lebih memanage anggaran. Kita berharap ini tidak menggangu fokus kinerja SKPD. Program harus tetap berjalan dengan memilah-milah skala prioritas. Kita tetap optimis dengan pendapatan di luar Migas. Potensi Pelalawan sangat besar dan harus lebih digali lagi. Efisiensi dan rasionalisasi terjadi di seluruh daerah di Indonesia bahkan pengurangan lebih besar terjadi di daerah-daerah lain di Riau. Kita berharap program berjalan dengan prosedur yang jelas. Semua program harus diantisipasi dengan baik," tutupnya.**(ham)