BENGKALIS -- Pemerintahan baru di Negeri Junjungan (Kabupaten Bengkalis,red) yang sudah berjalan seminggu dibawah kepemimpinan Amril Mukhminin dan Muhammad mulai diramaikan dengan isu mutasi pejabat eselon di Pemkab Bengkalis. Pemerhati pemerintahan dan pembangunan menyebutkan bahwa mutasi yang baru akan dilakukan enam bulan kedepan harus berbasis kinerja.
"Selaku masyarakat kita mengharapkan, isu mutasi yang mulai bergulir sekarang tidak perlu dihebohkan dahulu. Biarkan bupati dan wakil bupati yang baru menilai kinerja pejabat yang ada sekarang dalam enam bulan kedepan, karena masih ada sejumlah pejabat di era bupati Herliyan Saleh yang pantas dipertahankan,"ungkap Pemerhati Pemerintahan dan Pembangunan dari Bukitbatu, Zulfan Mahendra, Senin 29 Februari 2016.
Menurutnya, tidak semua pejabat di masa kepemimpinan Heliyan Saleh dan Suayatno buruk dari sisi kinerja. Sehingga dalam mutasi nantinya bupati dan wabup diminta lebih mengedepankan aspek profesionalitas dan kinerja, tidak harus dalam melakukan mutasi bermuatan politis, seperti yang terjadi selama ini dalam sistem pemerintahan di hampir seluruh di Indonesia.
Dicontohkan Zulfan,beberapa kepala SKPD yang dinilai masih pantas dipertahankan seperti kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pasar dan kebersihan (DPK). Kemudian juga ada beberapa camat yang kinerjanya juga masih lumayan seperti camat Siak Kecil, Bengkalis, Bantan dan Rupat.
"Kita mendukung dilakukannya mutasi sesuai aturan oleh kepala daerah yang baru untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang betul-betul professional dan memihak rakyat. Tetapi mutasi jangan mengorbankan pejabat yang kinerjanya juga cukup bagus, walau sebenarnya mayoritas kepala SKPD di Bengkalis ini kinerjanya kurang memuaskan,"tambah Zulfan.**(fer)
"Selaku masyarakat kita mengharapkan, isu mutasi yang mulai bergulir sekarang tidak perlu dihebohkan dahulu. Biarkan bupati dan wakil bupati yang baru menilai kinerja pejabat yang ada sekarang dalam enam bulan kedepan, karena masih ada sejumlah pejabat di era bupati Herliyan Saleh yang pantas dipertahankan,"ungkap Pemerhati Pemerintahan dan Pembangunan dari Bukitbatu, Zulfan Mahendra, Senin 29 Februari 2016.
Menurutnya, tidak semua pejabat di masa kepemimpinan Heliyan Saleh dan Suayatno buruk dari sisi kinerja. Sehingga dalam mutasi nantinya bupati dan wabup diminta lebih mengedepankan aspek profesionalitas dan kinerja, tidak harus dalam melakukan mutasi bermuatan politis, seperti yang terjadi selama ini dalam sistem pemerintahan di hampir seluruh di Indonesia.
Dicontohkan Zulfan,beberapa kepala SKPD yang dinilai masih pantas dipertahankan seperti kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pasar dan kebersihan (DPK). Kemudian juga ada beberapa camat yang kinerjanya juga masih lumayan seperti camat Siak Kecil, Bengkalis, Bantan dan Rupat.
"Kita mendukung dilakukannya mutasi sesuai aturan oleh kepala daerah yang baru untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang betul-betul professional dan memihak rakyat. Tetapi mutasi jangan mengorbankan pejabat yang kinerjanya juga cukup bagus, walau sebenarnya mayoritas kepala SKPD di Bengkalis ini kinerjanya kurang memuaskan,"tambah Zulfan.**(fer)
.jpg)
