• M Syharul Syarif MSi

PELALAWAN -- Pemerintah Kabupaten Pelalawan saat ini mengalami kekurangan dana sebesar Rp 262 miliar yang merupakan pemotongan Dana Bagi HAsil (DBH) sebagai dampak turunnya harga minyak dunia dari APBD Pelalawan senilai Rp 2,160 triliun.

Namun sebelum dilakukan pengurangan, Pemkab Pelalawan telah mengeluarkan dana wajib sebelum pemotongan yang diberlakukan sebesar 39 persen setiap SKPD dilingkup Pemkab Pelalawan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan M Syahrul Syarif MSi kepada media ini, Kamis 11 Februari 2016. Menurutnya, dana wajib yang dikeluarkan sebelum APBD dipotong seperti dana wajib pegawai, operasional sekolah, operasional kesehatan, Dana desa, alokasi Desa, reboisasi, DAK, program multiyears dan lainnya.

"Setelah Dana anggran wajib dikeluarkan Maka dapatlah angka senilai Rp 700Milyar. Selanjutnya 700 milyar dikurangi dengan 262 milyar potongan DBH.Maka sisanya adalah Rp 438 milyar. Maka kekurangan dana Rp 262 milyar tadilah yang akan dipotong ke SKPD sebesar 39 persen," papar Syahrul.

Syahrul memastikan pemotongan anggaran per SKPD sebesar 39 persen tanpa Ada tebang pilih. "Semua dipukul rata pemotongan per SKPD sebesar 39 persen.Kita dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat bersama Seluruh SKPD dengan pokja Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas pemotongan anggaran ini," ucapnya.

Dilanjutkan Syahrul, tentunya rasionalisasi dan efisiensi anggaran tidak bisa terelakkan dan harus dilaksanakan. "Program prioritas dan mendesak tentunya lebih diutamakan. Kita harus lebih memanage anggaran.Kita berharap ini tidak menggangu fokus kinerja SKPD. Program harus tetap berjalan dengan memilah - milah skala prioritas. Kita tetap optimis dengan pendapatan diluar Migas. Potensi Pelalawan sangat Besar dan harus Lebih digali lagi. Efisiensi dan rasionalisasi terjadi diseluruh Daerah di Indonesia bahkan pengurangan lebih besar terjadi didaerah-daerah lain di Riau. Kita berharap program berjalan dengan prosedur yang jelas.Semua program harus diantisipasi dengan baik," tutupnya.**(ham)