BENGKALIS -- Seperti juga daerah lain, sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas), pada tahun 2016 ini Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang bakal diterima Kabupaten Bengkalis juga berkurang. Pengurangan ini karena anjloknya harga minyak mentah dunia.
Berkurangnya DBH yang bakal diterima itu berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2016 ini, APBD kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp. 250 miliar.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Selasa 2 Februari 2016 menjelaskan, guna menutup defisit tersebut anggaran kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2016 akan dirasionalisasi dari yang telah disahkan sebelumnya.
"Misalnya di Bagian Humas. Dari total dana kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2016 sekitar Rp. 17 miliar, akan dirasionalisasi sekitar Rp. 3,5 miliar menjadi Rp. 13,5 miliar," terang Johan.
Dia juga membenarkan jika hingga saat ini di beberapa SKPD kegiatan tahun anggaran 2016 belum terlaksana. Namun demikian dia membantah hal ini terjadi karena Pemkab Bengkalis tidak serius untuk melaksanakannya.
Kata Johan, APBD murni tahun 2016 memang telah disah DPRD Bengkalis pada Rabu, 16 Desember 2015 lalu. Akan tetapi, tegasnya, pengesahan oleh wakil rakyat itu bukan berarti kegiatan dalam APBD itu bisa langsung dieksekusi pihak eksekutif.
"Sesuai ketentuan, masih ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya harus dievaluasi atau diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kemudian, hasil verifikasi itu juga harus dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," jelas Johan.
Sepengetahuannya, salah satu tahapan yang menyebabkan sehingga APBD Bengkalis tahun 2016 belum bisa dilaksanakan Pemkab Bengkalis karena belum dilakukannya pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau.
"Informasi yang kita terima, pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau tersebut baru akan dilaksanakan hari ini, Selasa 2 Februari 2016. Itu pun kalau tidak ada perubahan," pungkas Johan.**(put)
