TEMBILAHAN -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengingatkan Pemda melalui SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Perkebunan fokus dalam membenahi kondisi perkebunan kelapa rakyat. Hal itu mengingat masyarakat sangat bergantung pada hasil perkebunan.
Ahmad Junaidi Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, dalam sebuah kesempatan mengungkapkan, kerusakan lahan perkebunan sudah sangat parah karena berbagai persoalan seperti intrusi air laut, serangan hama dan persoalan lainnya.
“Harus dicari solusi dan jalan keluarnya dari persoalan yang terjadi, agar perekonomian masyarakat tidak semakin terpuruk. Karena sektor perkebunan merupakan motor penggerak ekonomi,” kata Junaidi saat berbincang dengan awak media beberapa waktu lalu.
Politisi partai Golkar menyarankan dengan membangun trio tata air di kawasan lahan perkebunan yang rusak. Dengan begitu, lahan perkebunan masyarakat yang tidak lagi dimasuki air laut asin.
Tidak kalah pentingnya Pemkab Inhi harus memperjuangkan peningkatkan harga jual hasil perkebunan. Harga yang ada saat ini, tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Inhil. Sehingga rata-rata petani di Inhil, hidup dalam pusaran kemiskinan.
"Kita selalu membanggakan tentang potensi kelapa Inhil yang sangat luas. Sayangnya, kita tidak mampu mengangkat taraf kehidupan petani kita kearah yang lebih layak, itu tentu miris sekali," ujarnya.**(adv/dewan/suf)
