BAGANSIAPIAPI -- Masalah gizi buruk masih menjadi persoalan ditengah-tengah angka kemiskinan masyarakat kabupaten Rokan Hilir. Persoalan ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait.
Wakil Komisi D, H Tatang Hartono menilai, jika angka gizi buruk maupun kurang gizi begitu tinggi, Komisinya berinisiatif untuk mengajukan usulan ranperda tentang gizi buruk.
“Sebelum adanya ranperda kita akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan kabupaten Rokan Hilir tentang angka gizi setiap tahunnya, kalau terjadi penambahan, kita bisa ajukan ranperdanya,” ujar Tatang Hartono kemarin.
Menurutnya, ranperda itu nantinya dianggap perlu apabila persoalan gizi masih menjadi salah satu masalah krusial daerah. “Tentunya kita juga perlu dukungan untuk langkah yang seperti ini, disamping juga mengintruksikan pemberian makanan tambahan dan sosialisasi makanan yang bergizi kepada masyarakat,” kata Tatang Hartono.
Lebih lanjut politisi partai Golkar mempertanyakan, temuan dua bocah mengalami gizi buruk di kecamatan Panipahan. “Setahu saya Panipahan itu hasil laut makanan berprotein banyak, namun kenapa di daerah tersebut masih ada anak yang mengalami gizi buruk,” tanya Tatang Hartono.
Dia meminta Dinas Kesehatan agar meneliti lebih jauh apa sebenarnya yang dialami anak tersebut. “Harus dirujuk ke Rumah Sakit dan dicek kesehatannya, apakah positif gizi buruk dan perlu tindaklanjut kesehatannya,” ungkapnya.
Masih kata Tatang Hartono, Dinas Kesehatan juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi. “Mungkin masih banyak masyarakat yang pemahaman tentang gizi masih minim sehingga akar masalah gizi belum terakomodir dengan baik,” pungkasnya.**(Adv/Us)
Wakil Komisi D, H Tatang Hartono menilai, jika angka gizi buruk maupun kurang gizi begitu tinggi, Komisinya berinisiatif untuk mengajukan usulan ranperda tentang gizi buruk.
“Sebelum adanya ranperda kita akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan kabupaten Rokan Hilir tentang angka gizi setiap tahunnya, kalau terjadi penambahan, kita bisa ajukan ranperdanya,” ujar Tatang Hartono kemarin.
Menurutnya, ranperda itu nantinya dianggap perlu apabila persoalan gizi masih menjadi salah satu masalah krusial daerah. “Tentunya kita juga perlu dukungan untuk langkah yang seperti ini, disamping juga mengintruksikan pemberian makanan tambahan dan sosialisasi makanan yang bergizi kepada masyarakat,” kata Tatang Hartono.
Lebih lanjut politisi partai Golkar mempertanyakan, temuan dua bocah mengalami gizi buruk di kecamatan Panipahan. “Setahu saya Panipahan itu hasil laut makanan berprotein banyak, namun kenapa di daerah tersebut masih ada anak yang mengalami gizi buruk,” tanya Tatang Hartono.
Dia meminta Dinas Kesehatan agar meneliti lebih jauh apa sebenarnya yang dialami anak tersebut. “Harus dirujuk ke Rumah Sakit dan dicek kesehatannya, apakah positif gizi buruk dan perlu tindaklanjut kesehatannya,” ungkapnya.
Masih kata Tatang Hartono, Dinas Kesehatan juga harus aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi. “Mungkin masih banyak masyarakat yang pemahaman tentang gizi masih minim sehingga akar masalah gizi belum terakomodir dengan baik,” pungkasnya.**(Adv/Us)
