PEKANBARU -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meminta panitia Kongres HMI di bertanggung jawab atas pengsurakan beberapa aset pemerintah yang dirusak oknum HMI akhir pekan kemaren. Beberapa aset tersebut dinilai sangat bermanfaat dan tidak sepantasnya jadi pelampiasan amarah oknum mahasiswa yang diketahui berasal dari Makasar tersebut.
"Panitia harus bertanggung jawab. Itu aset Pemerintah. Tidak seenaknya harus dirusak-rusak," ujar Ketua Komisi C, Aherson kepada media ini, Rabu 24 Nopember 2015.
Dikatakannya, beberapa aset tersebut bersumber dari keuangan rakyat yang berguna untuk menfasilitasi Rakyat. Jadi, kalau aset tersebut dirusak, maka otomatis masyarakatnya sendiri yang akan dirugikan. Apalagi, Riau yang tengah mengalamai perkembangan, dirasa tidak tepat untuk dihambat. Terlebih, Pemerintah Pekanbaru yang dengan segala upaya telah memajukan pembangunan, sangat disayangkan jika ditemukan hal-hal yang sedemikian.
"Kita tak mau seperti apa caranya. Yang jelas panitia Kongres HMI harus bertanggung jawab atas aset tersebut," tegasnya lagi.
Diketahui, beberapa aset Pemerintah yang dirusak oknum HMI tersebut terdiri dari berbagai macam. Diantaranya seperti halte bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) di jalan Sudirman yang dipecahkan, Gelangang Remaja yang dirusak di berbagai sudut dan beberapa aset pemerintah lainnya yang saat ini masih dikaji tim pemerintah daerah Pekanbaru.**(wan)
