Gaungriau.com -- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin 27 April 2026 Upacara tahun ini mengusung tema besar, "Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita".
Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tampak hadir pula para Asisten, Staf Ahli Setda Rokan Hulu, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Camat se-Kabupaten Rokan Hulu.
Turut memberikan dukungan dalam peringatan ini, para pemimpin organisasi perempuan di Kabupaten Rokan Hulu, termasuk Ketua TP-PKK Rohul, dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Hj. Yurniziarti, serta para ketua dan pengurus organisasi wanita lainnya di Kabupaten Rokan Hulu.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si. Dalam pesan yang disampaikannya, ia menekankan bahwa peringatan yang ke-30 ini adalah waktu yang krusial untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan delapan poin utama pembangunan nasional (Asta Cita).
"Otonomi daerah memberi kesempatan kepada kita untuk berinovasi dan mempercepat kemajuan di daerah. Dengan semangat Asta Cita, kami bertekad untuk meningkatkan pelayanan publik serta daya saing Rokan Hulu," jelas Drs. H. Yusmar, M.Si saat membaca pesan.
Yusmar menyebutkan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-30 mengusung tema "Melalui Otonomi Daerah, Kita Mewujudkan Asta Cita". Tema ini merepresentasikan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam kolaboratif mengelola potensi lokal untuk mencapai harapan bangsa Indonesia.
"Diharapkan otonomi daerah dapat menjadi penggerak bagi terciptanya pemerintahan daerah yang lebih baik," ungkapnya.
Yusmar juga menjelaskan Pemerintah daerah diminta untuk mengharmonisasikan langkah pada implementasi program prioritas nasional yang terbagi dalam 8 klaster yakni Kedaulatan pangan, Kemandirian energi dan air, Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan industrialisasi, Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, Ekonomi kerakyatan dan desa serta Penurunan kemiskinan.
Selain itu Yusmar juga mengatakan ada Beberapa program konkret yang ditekankan seperti Pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (khususnya di Sumatera), Pembentukan 80.000 KDKM (Koperasi Desa Merah Putih), dan Reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) yang didukung digitalisasi terintegrasi.
Untuk mewujudkan hal tersebut lanjut Yusmar ada Tantangan dan Target bagi Pemerintah Daerah seperti Mewujudkan birokrasi yang cepat, lincah, efektif, dan responsif. Saat ini sudah terdapat 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi di berbagai daerah.
Masih terdapat 469 dari 546 daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi.
Dan juga Terdapat tantangan besar berupa 16,2 juta ton sampah per tahun yang belum terkelola secara agregat lintas daerah, Angka rasio Gini Indonesia berada di level 0,375 poin, yang memerlukan upaya penanganan lebih komprehensif, Menjaga angka inflasi (saat ini 3,48% per Maret 2026) dan pertumbuhan ekonomi (berada di angka 5,39% pada triwulan IV 2025).
Oleh karena itu, Yusmar menjelaskan bahwa Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.
"Daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal demi pembangunan yang adil dan merata" tutupnya (Kominfo)
