Gaungriau.com -- Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, mengambil bagian dalam pertemuan penting terkait bantuan daerah yang berhubungan dengan estimasi kemampuan finansial daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Pertemuan yang dilakukan secara daring ini khusus membahas daerah-daerah yang diperkirakan pendapatannya belum mencukupi kebutuhan belanja minimum.
Dalam acara tersebut, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM didampingi oleh Penjabat (PJ) Sekda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, beserta tim terkait dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat ini sangat penting karena ada tantangan di struktur APBD, di mana diperkirakan kemampuan finansial daerah akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja minimum pada tahun 2026.
Pihak dari Ditjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cukup baik dengan angka 6,79%, melebihi rata-rata nasional, namun Tingkat Kemiskinan tetap menjadi kendala besar, berada pada angka 8,12% atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, yang masih di bawah rata-rata kabupaten nasional sebesar 75,06. Prevalensi stunting tercatat di angka 21,40%, ini memerlukan perhatian yang serius dan kondisi infrastruktur jalan kabupaten sangat kritis dengan 75,2% atau sekitar 1.875,41 km," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati memaparkan realisasi dan rencana belanja wajib yang menjadi fokus asistensi yakni
Bidang Pendidikan: Dialokasikan sebesar 20% dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62% dari target alokasi.
Infrastruktur: Target belanja infrastruktur sebesar 40%, namun saat ini baru mampu terakomodasi sebesar 28,57%.
"Sementara Belanja Pegawai Proyeksi untuk tahun 2026 direncanakan sebesar 30%, namun saat ini posisinya masih berada di angka 38,18%." Ungkapnya
Selain itu Wabup juga memaparkan mengenai Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dimana Beberapa sektor penerimaan daerah menunjukkan performa yang bervariasi Mulai dari Penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) mencapai capaian 73,17%, Penerimaan Pajak rokok mencapai 79,05%, Penerimaan tenaga kelistrikan berada di angka 36,42% dan Penerimaan pajak air tanah masih tergolong rendah, yakni 18,72%.
Wakil Bupati juga menekankan potensi besar Rokan Hulu sebagai wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas, memiliki sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
"Kami berharap ada dukungan untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Pusda) sebagai mitra usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah" jelasnya.
Pemerintah daerah juga menjalankan program penguatan UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga (bunga ditanggung APBD) untuk pinjaman di bawah 5 juta rupiah.
Rapat ini ditutup dengan permohonan arahan dari pihak pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum dan mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal yang ada (Kominfo)
