Gaungriau.com -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis mengultimatum Bupati Bengkalis untuk segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bengkalis. Desakan ini muncul buntut dari berbagai persoalan yang dianggap tak kunjung diselesaikan, terutama terkait pelayanan penyeberangan kapal Roll on Roll off (RoRo) dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan retribusi Dishub Bengkalis.

Aksi unjuk rasa digelar pada Jumat 17 Oktober 2025 di Kantor Dinas Perhubungan Bengkalis. Massa PMII bersama sejumlah sopir truk menilai Kadishub gagal menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Dalam aksinya, massa bahkan menyegel pintu masuk kantor dan memberikan “hadiah” berupa rok wanita kepada Kadishub sebagai bentuk sindiran keras terhadap kepemimpinannya yang dinilai lemah.

“Kami memberikan ultimatum 2x24 jam kepada Bupati Bengkalis untuk mencopot Kadishub dari jabatannya. Jika tidak, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Persoalan Dishub sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi,” tegas Koordinator Lapangan dalam orasinya.

Mahasiswa juga menyoroti temuan BPK RI yang mengungkap adanya kejanggalan dalam pengelolaan retribusi pelabuhan di bawah naungan Dishub Bengkalis. Menurut mereka, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan di instansi tersebut tidak transparan dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.

Selain soal retribusi, pelayanan RoRo yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Pulau Bengkalis juga terus dikeluhkan. Antrean panjang kendaraan hingga bermalam di pelabuhan menjadi pemandangan biasa akibat minimnya armada dan lemahnya manajemen operasional.

“Persoalan RoRo tidak selesai, belum lagi temuan BPK soal retribusi, bahkan koordinasi Dishub dengan Pemkab sangat lemah. Kalau semua ini dibiarkan, publik berhak menilai bahwa Bupati Bengkalis lebih melindungi pejabat gagal,” tegas Mizan, salah satu orator aksi.

PMII menegaskan, aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelayanan dasar bagi masyarakat. Mereka berharap ultimatum ini menjadi perhatian serius bagi Bupati agar segera mengambil langkah tegas sebelum kepercayaan publik semakin luntur.(put)