Pekanbaru (Gaungriau.com) - Setelah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Bengkalis, kini giliran Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai yang merah Prediket UHC atau Universal Health Coverage BPJS Kesehatan di Provinsi Riau.
Penghargaan UHC tersebut diserahkan kepada Plt. Bupati Kuansing Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., MM, dan Walikota Dumai H. Paisal, SKM.,MARS, pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Riau, yang di gelar Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Selasa (13/12).
Rakor ini dibuka oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmi dan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin Kementerian Sosial, Kepala Dinas Kesehatan Riau Zainal Arifin, Deputy Direksi Kanwil BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie serta seluruh Kepala Cabang BPJS Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan se Riau.
Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin mengatakan, meski Provinsi Riau masih belum bisa meraih Prediket UHC namun sudah ada 5 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Prediket UHC BPJS Kesehatan yakni Kabupaten Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kuansing dan Kota Dumai.
"Pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya maksimal, agar bisa meraih Predikat UHC di tahun 2023 nanti. Saat ini, jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Riau per 1 Desember 2022 baru berada di angka 85,55 persen atau berada diurutan ke-29 se Indonesia. Sedangkan pada pertengahan tahun lalu, Riau masih berada di urutan ke 34," katanya.
Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmi menyebutkan, Pemprov Riau sangat komit mendukung amanah Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Inpres no 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang mengintruksikan percepatan UHC. Dan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Riau, maka dialokasikan dana ratusan miliar rupiah agar masyarakat Riau bisa berobat atau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
"Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp 204 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan mulai dari kalangan ASN dan masyarakat miskin. Sedangkan pada tahun 2023, alokasi dana untuk jaminan kesehatan yang dikucurkan mengalami kenaikan menjadi Rp 223 miliar," sebut Masrul Kasmi.
Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie menyebutkan, untuk menggesa Prediket UHC, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni yang pertama setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentunya harus segera mengclearkan jumlah kuota dan data yang diserahkan Kemensos. Kemudian Pemprov Riau juga harus bisa menyakinkan Kemensos bahwa kuota yang diberikan mencukupi.
"Karena pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan dibebankan ke daerah, maka
kita butuh dukungan dana dari pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota karena akan ada sharing budget untuk penambahan kuota," ucap Eddy seraya berharap semoga tahun depan lebih banyak lagi daerah yang meraih UHC di Riau, dimana Prediket UHC bisa diraih ketika jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai angka di atas 95 persen.(az)
