Gaungriau.com (BENGKALIS) -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Himpunan Anak Nusantara Tunas Bangsa (Gerhana Tunas Bangsa) Riko Rivano SH mendesak KPK untuk segera menetapkan Indra Gunawan- Eet sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap APBD Bengkalis 2012-2013 terkait uang "pelicin Ketok Palu" (pengesahan APBD -red)

Pasalnya, ungkap Riko, dalam fakta persidangan Hobby Siregar, M Nasir dan Makmur/Aan terungkap aliran dana untuk anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dengan istilah Uang ketok Palu tersebut. Ini diperkuat di BAP Jamal Abdillah sebagai ketua DPRD Bengkalis dan Syahrul Ramadhan (orang kepercayaan Jamal Abdillah) pada masa itu.

"Uang itu mengalir kepada anggota DPRD Bengkalis Rp2 Miliar. Indra Gunawan Eet yang pada waktu itu menjabat Wakil Ketua DPRD Bengkalis diduga menerima Uang sebesar Rp 100 juta," jelas Riko.

Disampaikannya, uang "ketok palu" sebesar Rp 2 miliar itu untuk pengesahan RAPBD Tahun 2012 yang didalamnya terdapat kegiatan proyek multiyears tahun anggaran 2012-2015.

"Kami meminta KPK segera melakukan penetapan tersangka ke anggota dewan yang diduga menerima suap pengesahan APBD tersebut. Pihak swasta/kontaktor dan dinas sudah ada putusan inkrachnya," tegas Riko lagi

Sebelumnya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jong Riau Anti Korupsi juga menuntut agar KPK menetapkan status tersangka kepada H Indra Gunawan Eet (Ketua DPRD Riau) yang diduga terlibat sejumlah kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Bengkalis pada tahun 2013 hingga 2015. Jong Riau sempat mengelar aksi demo di halaman KPK Rabu 12 Februari 2020 lalu.

Mereka mengungkap mantan ketua DPRD Bengkalis itu diduga juga terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 475 millar.

Terpisah Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasikan keterlibatan Sekretaris Golkar Provinsi Riau Indra Gunawan ini melalui pesan WhatsApp belum ada tanggapan.**(put)