JAKARTA -- gaungriau.com -- Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Achmad Baidowi mengatakan hingga saat ini DPR masih menunggu pemerintah mengirim Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (Ponpes dan Penag) yang merupakan inisiatif dewan untuk kemudian dibahas bersama.

“DPR menunggu tanggapan pemerintah untuk segera mengirimkan DIM," katanya dalam diskusi Forum Legislasi bertem ‘RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan’ di Media Center DPR, Selasa 30 Oktober 2018.

Baidowi yang juga anggota Panja RUU Ponpes dan Penag menjelaskan bahwa RUU ini sebenarnya telah diusulkan F-PPP sejak 2015 dan telah disetujui dalam rapat paripurna, 16 Oktober lalu, dengan usulan draft RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

"Pada pembahasan di Baleg (Badan Legislasi) anggota dari fraksi lainnya dan dari agama non-muslim mengusulkan, agar RUU tersebut mengatur pendidikan semua agama yang diakui oleh negara Indonesia, bukan hanya Islam," katanya.

Politisi PPP yang akrab disapa Awiek ini mengatakan pada pembahasan selanjutnya di Baleg DPR, kemudian dirombak dengan mengakomodasi pendidikan agama dari agama lainnya diganti menjadi RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. "Nama pendidikan keagamaan, isinya mengakomodasi pendidikan keagamaan dari semua agama yang diakui negara Indonesia, " katanya.

Jeirry Sumampow meminta Pemerintah dan DPR membuka ruang dan diskursus yang sehat serta rasional mengenai pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Langkah tersebut untuk menghindari regulasi itu mengganggu kebebasan beragama kelompok agama lain.

Menurutnya sekarang ini beredar luas dan viral di media online dan media sosial draft RUU Ponpes dan Penag. "Itu menimbulkan polemik dan bahkan keresahan di kalangan umat beragama, khususnya umat Kristen. Banyak orang Kristen bingung dan bertanya-tanya," tutur aktivis Kristen dan Lintas Agama itu.**(bbg)