BENGKALIS -- Gaungriau.com -- Kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis yang tertuang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak dua tahun terakhir dirasakan tidak mampu memberikan kesejahteraan sebagaimana layaknya. Hal itu seperti yang dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta guru honor MDA yang mana pendapatan mereka dipangkas terhitung Januari tahun 2018.
Untuk ASN, pemangkasan dilakukan melalui Tambahan Penghasil Pegawai (TPP), dimana jumlah bulan dikurangi dalam setahun yaitu dari 12 bulan hanya menjadi 10 bulan yang dibayarkan. Kemudian nominalnya juga dikurangi 35 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut praktis membuat kalangan ASN kewalahan, sebab gaji rutin setiap bulan sudah dipotong pinjaman bank.
Demikian juga halnya dengan gaji honorer guru MDA yang dikurangi menjadi Rp 200 ribu perbulan, meski sempat dijanjikan dinaikan lagi menjadi Rp 450 ribu perbulan, tapi jumlah bulan penerimaan dikurangi.
Dalam beberapa hari terakhir beredar isu kalau ASN dan guru honorer MDA akan melakukan aksi unjuk rasa, menuntut pembayaran TPP atau insentif segera direalisasikan meskipun dipotong. Karena sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang seluruh ASN di kabupaten Bengkalis belum menerima insentif sama sekali. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh guru MDA yang honor mereka dipangkas cukup besar tahun ini.
"Luar biasa tahun 2018 ini, TPP dipotong sampai 35 persen, bulan juga dikurangi menjadi 10 bulan penerimaan dalam setahun dan dahsyatnya lagi sejak bulan Desember tahun 2017 kami tidak pernah menerima TPP ini sama sekali sampai sekarang. Kalau memang dipotong bulan, terus nominalnya juga dipangkas tapi hebatnya sampai sekarangpun tak kunjung dibayarkan. Kemana perginya dana APBD tersebut, apakah hanya untuk proyek ?, dan anehnya mayoritas proyek juga mengalami tunda bayar,"keluh salah seorang ASN Pemkab Bengkalis yang beralamat di Senggoro yang minta namanya tidak ditulis.
Sejumlah ASN yang ditemui dalam berbagai perbincangan mengaku geram atas situasi yang terjadi, bukan hanya soal pemotongan TPP, tapi tak kunjung dibayarkan sejak bulan Desember lalu yang menjadi persoalan. Apalagi menurut para ASN, beban ekonomi sekarang sangat tinggi bukan hanya biaya rumah tangga, tapi biaya sekolah anak, tagihan listrik yang melonjak belum keperluan lainnya. Sejumlah ASN-pun berinisiatif melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi kepada bupati dan DPRD Bengkalis.
"Jangan hanya anggaran untuk proyek yang dibesarkan di APBD, kami ASN ini juga manusia yang butuh makan, beban sekolah anak serta kebutuhan lainnya harus dibayar. Ini sudahlah dipangkas, tak kunjung dibayarkan sampai sekarang, mau makan apa kami, apa harus terus menghutang sana sini, karena gaji pokok kami sudah dipotong pinjaman bank," celutuk salah seorang ASN yang tinggal di Rimba Sekampung dengan nada kesal.
Menanggapi hal tersebut Sektetaris Daerah (Sekda) Bengkalis H.Bustamy HY mengaku mendengar selentingan kabar soal isu ASN maupun guru honor MDA akan menggelar unjuk rasa. Tapi sejauh ini ia belum melihat apakah betul ASN di Bengkalis akan berunjukrasa, karena soal TPP pasti akan dibayarkan, karena TPP adalah kebijakan daerah. Lain halnya dengan gaji setiap bulan memang harus dibayarkan karena itu hak mutlak ASN.
"APBD kita mengalami defisit, dan berdampak pada pemotongan TPP baik dalam bentuk nominal maupun bulan penerimaan. Dana triwulan I dibayarkan untuk hutang pihak ketiga yang tunda bayar pada tahun 2017, dan dalam bulan April atau Mei ini begitu dana triwulan kedua ditransfer pemerintah pusat segera kita bayarkan. Soal isu ASN akan melakukan unjukrasa, saya harap itu tidak terjadi, karena yang rugi mereka sendiri nantinya," papar Bustamy saat ditemui sejumlah wartawan di Gedung DPRD Bengkalis Selasa 3 April 2018.**(Put)
