Tanyakan Soal Satpam, Gubri Segera Panggil Sekwan
Jumat, 10 Maret 2017 - 00:00:00 WIB
PEKANBARU -- Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman segera memanggil Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau Kaharuddin untuk menanyakan soal rencana penempatan Satuan Pengamanan (Satpam) yang mencapai 136 orang, termasuk 65 diantaranya untuk masing-masing wakil rakyat.
Meski belum memberikan penilaian pantas atau tidaknya penempatan satpam sebanyak itu di gedung wakil rakyat, namun orang nomor satu di Riau ini janji akan memberikan pertimbangan.
"Makanya pertanyaan ini bagusnya kita tanyakan ke dewan, karena ini untuk kebutuhan dewan. Tapi nanti saya panggil Sekwanya," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri)
Menurut Andi, anggota dewan mungkin sudah memahami kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu, tentu keuangan yang ada pun diperuntukan hal-hal jauh lebih bermanfaat.
Namun kalau pun ternyata kegiatan tersebut tidak bisa direalisasikan. Maka artinya akan ada silpa tambahan dan bisa digunakan pada APBD-Perubahan mendatang.
"Nanti kita lihat, saya rasa kawan-kawan di dewan pun sudah tahu kondisi keuangan kita. Kalau memang tak memungkinkan dipakai, berarti nanti ada silpa dan di APBD-P bisa disesuaikan.
Sebagaimana yang diketahui, dari 136 personil Satpam yang ditugaskan di dewan, 65 diantaranya bakal ditugaskan menjadi pengaman bagi masing-masing anggota DPRD Riau yang jumlahnya 65 orang.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Hasil Rapat TAPD, Gaji Tenaga Honorer di Pelalawan Dipotong 20 Persen
PELALAWAN -- Setelah mmelakukan rapat pembahasan terkait jumlah gaji honorer sebagai dampak dari urungnya Pemkab Pelalawan melakukan pengurangan honorer yang berawal dari berkurangnya DBH Pelalawan yang masih defisit Sekira Rp.15 Milyar,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pelalawan memutuskan untuk mengurangi 20 persen dari gaji honorer.
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
M Noer : Sampai Sekarang Saya Belum Terima Laporan Dari SKPD Terkait ABK THL
PEKANBARU -- Sampai saat ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga melakukan penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) sebagai langkah penghitungan kebutuhan ril Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko). Hal ini terbukti belum adanya laporan belum diserahkannya ABK THL dari masing-masing SKPD ke…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
29 PNS dan Honorer Pelalawan Keluyuran Saat Jam Kerja Terjaring Razia
PELALAWAN -- Sebanyak 29 PNS dan tenaga honorer terjaring razia yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan bersama Satpol PP disejumlah kedai kopi,pusat perbelanjaan,pasar,mini market dan tempat keramaian pada yang digelar selama 1 jam dari pukul 10.00 Wib sampai 11.00 Wib, Selasa 10 Mei 2016.
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
48 PNS Pekanbaru yang Bolos Siap-Siap Terima Sanksi
PEKANBARU -- Tampaknya Pemerintah Kota (Pemko) sudah tidak mentoleransi aksi PNS yang menambah libur usai libur panjang. Pasalnya 48 PNS yang ketahuan "bolos" di lingkungan Pemko Pekanbaru bakal menerima sanksi tegas. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Tingkatkan Pengamanan dan Pemasukan PAD
RSUD BLUD Selasih Akan Terapkan Parkir Prabayar
PANGKALAN KERINCI -- Dengan alasan meningkatkan pengamanan serta pemasukan Pendapatan Asli Daerah,RSUD BLUD Selasih akan menerapkan parkir prabayar. Dimana saat ini proses izin parkir masih dalam proses. Demikian disampaikan dr.Ahmad Krinen,M.Si Direktur RSUD BLUD Selasih kepada Gaungriau.com,…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta BKD Lakukan Cross Cek 18 ASN Pelalawan yang Diduga Fiktif
PELALAWAN -- DPRD Pelalawan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan untuk memberi data ASN Pelalawan yang akurat kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap dugaan adanya 18 ASN Pelalawan yang diduga fiktif seperti rilis BKN baru-baru ini. …
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemekaran Mandau dan Pinggir Perlu Kajian Lebih Mendalam
BENGKALIS -- Rencana pemekaran kecamatan Mandau dan Pinggir yang sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tahun 2016 disarankan ketua DPRD Bengkalis harus dikaji mendalam atau komprehensif. Karena ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Pendapat tersebut dilontarkan…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Rohil Terus Perhatikan Daerah Pesisir
BAGANSIAPIAPI -- Pemerintah dan DPRD Rokan Hilir saling bahu membahu memperhatikan daerah pesdisir pantai agar terus berkembang dengan berbagai program seperti pembangunan jalan dan jembatan. Sejauh ini jalan lintas pesisir terus digesa pemerintah daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kemudahan lalu lintas bagi masyarakat yang…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Ayat: PNS Bolos Harus Diberi Sangsi Tegas
PEKANBARU -- Pasca long weekend. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Senin 9 Mei 2016, menggelar apel pagi bersama pegawai dilingkungan Pemko Pekanbaru. Upacara ini dipimpin oleh Sekretaris Kota M Noer. Usai melakukan apel, Sekda pun kanjut melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada di Kantor Walikota. Alhasil, masih…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Siak Masuk Radar Penilaian Ombudsman
SIAK -- Kabupaten Siak yang yang cukup maju perkembangannya serta telah mampu membuktikan sebagai salah satu Daerah yang memilik pelayanan prima, mendapat sorotan dari Ombudsman RI. "Dari 50 Daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Siak sebagai salah satu Daerah yang masuk dalam 'radar' penilaian Ombudsman,"…
-
Jumat, 06 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Delapan Paket Perbaikan Jalan Hilang Dari LPSE Inhil, Ini Penjelasannya
TEMBILAHAN -- Masyarakat Kabupaten Inhil sempat heboh dengan adanya pemberitaan hilangnya 8 paket pekerjaan lelang dari situs resmi milik ULP Kabupaten Inhil yakni lpse.inhilkab.go.id. Hilangnya lelang 8 paket tersebut menimbulkan berbagai isu di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan proyek tersebut dibatalkan, ada juga yang menduga…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemekaran Mandau, Masih Banyak yang Harus Dipersiapkan
BENGKALIS -- Meskipun usulan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kecamatan Mandau dan Pinggir berpisah dari kabupaten induk Bengkalis masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan sangat memungkinkan segera disahkan pada tahun ini. Namun, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi mengharapkan belum atau pending untuk direalisasikan tahun ini. …
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Apakah Layak Kota Mandau Dimekarkan
DURI -- Dukungan untuk pemekaran Kota Mandau terus menguat. Pemekaran ini layak diperjuangkan demi peningkatan kemajuan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemekaran Kota Duri ini tidak akan mematikan Kabupaten Induk, yakni Bengkalis. "Pemekaran Kota Duri ini adalah harga mati dan harus diperjuangan bersama.…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Kemenag Bengkalis Sempat Menolak Mengelola Dana HibahÂ
BENGKALIS -- Terkait pembayaran Bantuan Kesejahteraan (honor) guru Madrasah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan meminta Kementrian Agama Bengkalis jemput bola dalam mempercepat. proses pencairan dana hibah. Menurut Irmi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Syamsuar Dikukuhkan Sebagai Anggota Apkasi
JAKARTA -- Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, MSi hari ini Kamis 5 Mei 2016 dikukuhkan sebagai anggota Apkasi dibagian Sekretaris Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2015-2020 yang dikukuhkan lansung oleh Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH. di JiExpo Jakarta Pusat.
-
Selasa, 03 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Kedepan Aset Pemko Pekanbaru Bakal Terdata
PEKANBARU -- Guna mengetahui seberapa banyak aset yang milik Pemerintah Kota(Pemko) Pekanbaru. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru tengah melakukan pendataan seluruh aset milik Pemko Pekanbaru. Plt BPKAD Kota Pekanbaru Alek Kurniawan, mengatakan bahwa…
-
Selasa, 03 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Bus Hibah Siap Beroperasi di Pekanbaru
PEKANBARU -- Dari 50 Bus hibah yang merupakan bantuan dari Kementrian Perhubungan RI. Sebanyak 15 unit bus sudah tiba di Pekanbaru. Sementara 10 unit masih dalam perjalanan. Kepala UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan KOmunikasi dan…
-
Selasa, 03 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Meski BKN Merilis Data, Kaban BKD Pekanbaru Bantah Ada PNS Bodong
PEKANBARU -- Terkait dengan adanya temuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyatakan sebanyak 57.724 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di duga fiktif. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri, Kota Pekanbaru menduduki peringkat pertama sebanyak 115 orang yang diduga fiktif.
-
Selasa, 03 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Gesa Proses Mutasi, Pejabat Plt Gubri Dalami UU ASN No 5 Tahun 2015
PEKANBARU -- Untuk menggesa proses mutasi pejabat Kepala Dinas dan Badan dilingkungan Pemprov Riau, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman kini tengah mempelajari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari keterangan Andri Rachman, berdasarkan Undang-undang No. 5…
-
Selasa, 03 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Rohul Akan Menginventarisir PKS Bermasalah
PASIR PENGARAYAN -- Dalam waktu dekat ini, Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dibawah kepemimpinan Bupati, H Suparman SSOs MSi akan menginventarisir pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak memiliki izin operasional atau memiliki permasalahan aturan yang ada. Demikian disampaikan…



