• H Arsyadjuliandi Rachman

PEKANBARU -- Pejabat yang memakai mobil Dinas Toyota Avanza BM 1329 T yang rusak parah karena jatuh ke jurang di sekitaran Kelok Sembilan Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat harus bertanggung jawab memperbaikinya.

Apalagi jika mobil plat merah tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan kedinasan. Karena sejatinya, mobil dinas diperuntukkan untuk menunjang kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan keluarga atau pribadi.

"Ya resiko sendiri. Saya tak tahu persis sekarang (persoalannya). Tapi mereka yang diberi tanggung jawab ya perbaiki kalau terjadi kerusakan atau pun hancur ya harus tanggung jawab," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kamis 19 Januari 2017.

Terkait dengan itu pula, Andi Rachman (sapaan akrab Gubri) meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kembali membuat surat himbauan memperkatat peruntukan dari setiap  mobil dinas yang ada di lingkungan Pemprov Riau.

"Seharusnya tak boleh, yang namanya mobil dinas bukan untuk keluarga. Kecuali dia membawa tamu yang ada hubungannya dengan kedinasan," terang Andi.

Orang nomor satu di Riau ini lalu mengulang pernyataannya terkait mobil dinas saat melantik pejabat eselon II serta III dan IV beberapa waktu lalu. Dimana aset khususnya mobil dinas harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, mereka yang tidak lagi menjabat wajib menyerahkan kepada pejabat baru.

"Kita buatlah, waktu pelantikan saya juga sudah ngomong masalah aset. Nanti saya minta BPKAD untuk mempertegas kembali masalah mobil dinas ini," ungkap Andi.**(yai)