SELATPANJANG -- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk tidak lagi mengakomodir penerimaan pegawai Honorer, hal itu dikarenakan jumlah pegawai Honorer di Kabupaten Meranti telah melampaui kemampuan Pemda. Apalagi ditengah kondisi APBD yang jauh menurun ditahun 2017 saat ini.
"Saya minta Kepala SKPD melakukan verifikasi pegawai Honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai Honor sendiri," ujar Bupati usai mengikuti acara penyerahan DPA-SKPD dan DPA - PPKD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2017, Jumat 13 Jnauri 2017, kemarin.
Dikatakan Bupati, pegawai Honorer yang ada di Kabupaten Meranti telah mencapai angka 4000-an lebih dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak. Membludaknya jumlah pegawai Honorer dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat yang menerima pegawai Honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri, bahkan ada pegawai Honor yang bisa memasukan pegawai Honor.
"Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang masih menerima Honorer secara sepihak, bahkan ada pegawai Honor yang bisa menerima pegawai Honor," ucap Bupati.
Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai Honorer.
"Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai Honorer, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya,"tambah Bupati.
Sekedar informasi, untuk membayar gaji pegawai Honorer dilingkungan Pemkab. Meranti yang berjumlah 4000-an, Pemda Meranti menghabiskan angatan kurang lebih 75 Miliar pertahun. Bupati sempat menyinggung jumlah ideal pegawai Honorer dilingkungan Pemda Meranti yang berkisar di angka 1000-an saja.
