RENGAT -- Kebijakan Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mempertahankan Ribuan Tenaga Honorer yang ada lingkungan Pemkab Inhu mendapat sorotan dan perlu ditinjau ulang.
Pasalnya kondisi keuangan kabupaten Inhu saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dari 2,1 Trilyun Rupiah pada tahun 2016 menjadi 1,4 Trilyun tahun 2017, sehingga keberadaan ribuan honorer tersebut dinilai sangat membebani APBD.
Sebagaimana yang disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu melalui salah satu media online tidak satupun tenaga Honorer atau PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang dirumahkan, dan semua tenaga Honorer atau PTT yang ada di setiap OPD (organisasi perangkat daerah), tetap diberdayakan.
"Hal ini berdasarkan pertimbangan dan keputusan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE, untuk tidak pernah merumahkan tenaga Honor dan atau pegawai tidak tetap (PTT). “ Ujar Hendrizal.
Menyikapi hal ini Aktifis LSM Forum Pemantau Pembangunan Riau (FP2R) Defrianto Tanius Jum'at 13 Januari 2017 melalui sambungan slulernya menyatakan bahwa kebijakan ini sangat tidak masuk akan, terlebih lagi disaat kondisi keuangan Inhu yang defisit seperti saat ini.
"Harusnya Pemkab Inhu melakukan seleksi kembali terhadap keberadaan tenaga honorer tersebut, dan benar-benar selektif dalam merekrut tenaga honorer," ujarnya.
Sejauh ini kita melihat, banyak tenaga honorer yang ada di kabupaten Inhu yang kurang bermanfaat, sehingga hanya membebani APBD Inhu saja.
Pasalnya kondisi keuangan kabupaten Inhu saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dari 2,1 Trilyun Rupiah pada tahun 2016 menjadi 1,4 Trilyun tahun 2017, sehingga keberadaan ribuan honorer tersebut dinilai sangat membebani APBD.
Sebagaimana yang disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu melalui salah satu media online tidak satupun tenaga Honorer atau PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang dirumahkan, dan semua tenaga Honorer atau PTT yang ada di setiap OPD (organisasi perangkat daerah), tetap diberdayakan.
"Hal ini berdasarkan pertimbangan dan keputusan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE, untuk tidak pernah merumahkan tenaga Honor dan atau pegawai tidak tetap (PTT). “ Ujar Hendrizal.
Menyikapi hal ini Aktifis LSM Forum Pemantau Pembangunan Riau (FP2R) Defrianto Tanius Jum'at 13 Januari 2017 melalui sambungan slulernya menyatakan bahwa kebijakan ini sangat tidak masuk akan, terlebih lagi disaat kondisi keuangan Inhu yang defisit seperti saat ini.
"Harusnya Pemkab Inhu melakukan seleksi kembali terhadap keberadaan tenaga honorer tersebut, dan benar-benar selektif dalam merekrut tenaga honorer," ujarnya.
Sejauh ini kita melihat, banyak tenaga honorer yang ada di kabupaten Inhu yang kurang bermanfaat, sehingga hanya membebani APBD Inhu saja.
