BPMPD Keluarkan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan ADD bagi 78 Desa
Kamis, 29 September 2016 - 00:00:00 WIB
PASIR PENGARAYAN -- Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sudah rekomendasikan 78 desa tersebar di 16 kecamatan se-Rohul untuk proses pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Rohul 2016, juga dana desa bersumber dari APBN 2016 ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul.
Rekomendasi yang dikeluarkan BPMPD Rohul bagi 78 desa dari 147 desa se-Rohul, sudah disamoaikan ke Plt Bupati Rohul, H Sukiman, dan selanjutnya akan didisposisikan ke DPKA Rohul untuk memproses pencairan bantuan ADD dan dana desa 2016 sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dikatakan Plh BPMPD Rohul Juni Syafry melalui Plt Sekretaris BPMPD Rohul Prasetiyo SIP, Rabu 28 September 2016, dirinya membenarkan ada 78 desa yanmg tengah proses pengurusan pencairan bantuan ADD dan dana desa di DPKA Rohul. Karena puluhan desa tersebut sudah menyelesaikan proses juga melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan, dalam mengurus pencairan bantuan ADD dan dana desa 60 persen.
“Hingga kini, kita telah rekomendasikan 78 desa agar segera dilakukan pemindah buku dana desa dan ADD dari kas daerah ke kas desa, sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Karena anggaran berada di pos bantuan, prosedurnya pencairan bantuan ADD dan dana desa harus ada disposisi dari kepala daerah. Kini pemerintah desa tinggal menunggu proses penerbitan SP2D di DPKA saja," tegas Prasetiyo.
Selain 78 desa yang telah direkomendasi untuk pemindah bukuan dana desa baik berasal dari APBN maupun APBD Rohul, Prasteyo juga menyebutkan saat ini ada 69 desa yang masih dalam tahapan verivikasi RAPB desa dan RPJM Desa di kecamatan masing-masing.
“Dimana ke ’69 desa yang belum mengajukan rata-rata prosesnya masih dalam tahapan proses verifikasi serta evaluasi APBDes di tingkat kecamatan. Tetapi, bila verifikasinya selesai Camat akan keluarkan SK tentang APBDes dan merekomendasikannya ke BPMPD Rohul untuk diproses sesuai aturan yang ada,’’ ucapnya.
Kemudian dengan waktu tahun anggaran 2016 yang hanya tinggal sisakan dua setengah bulan lagi, prasetyo menghimbau agar seluruh desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur sederhana yang bisa dilakukan dalam waktu cepat, seperti pembangunan jalan setapak dan gorong-gorong.
“Itu juga sesuai instruksi plt Bupati Rohul Sukiman, agar dana desa bisa di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang sederhana di desa, baik itu jalan setapak, drainase dan gorong-gorong. dan tidak diarahkan untuk pembangunan gedung agar serapanya maksimal,” imbau Presetyo.**(lim)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 08 September 2016 - 00:00:00 WIB
Puncak HUT Koperasi Ke 69
Wabup Minta Koperasi di Pelalawan Tumbuh dan Berkembang Atasi Perekonomian Masyarakat
PANGKALAN KERINCI -- Wakil Bupati (Wabup) Pelalawan Drs H Zardewan MM Apresiasi Kinerja Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten Pelalawan. Beliau tidak segan-segan melontarkan pujian terhadap Diskop. Pujian ini dilontarkan beliau saat puncak peringatan Hari Koperasi ke 69 tingkat Kabupaten Pelalawan, di Lapangan terbuka Kompleks Bakhti Praja Pangkalan Kerenci,…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pemko dan DPRD Dumai Bahas Realisasi Anggaran Semester Pertama
DUMAI -- Pemerintah Kota Dumai bersama DPRD Dumai sedang membahas realisasi anggaran semester pertama bulan Januari hingga Juni 2016 di gedung DPRD Kota Dumai dan Prognosisi enam bulan kedepan. "Agenda DPRD Kota Dumai saat ini adalah membahas…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
DPRD Sayangkan Pajak Restoran di Pekanbaru Tidak Sesuai Harapan
PEKANBARU -- Capaian target pajak restoran di Kota Pekanbaru disebut tidak sesuai harapan. DPRD menilai kondisi ini sangat kontras dengan kondisi di lapangan, dimana semakin hari semakin banyak restoran bermunculan. "Perihal kebocoran ini terjadi karena sistem penarikan,…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
Azmi : APBD Perubahan Turun, Pemko Kencangkan Tali Pinggang
PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah menandatangani Memorendum of Undestanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016, Selasa 6 September 2016 malam disalah satu Rumah Makan di Kota Pekanbaru. …
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
Oktober, Tahap Lelang Pasar Induk Akan Rampung
PEKANBARU -- Proses lelang investasi pasar Induk Kota Pekanbaru sudah masuk pada tahap kualifikasi. Diperkirakan Oktober mendatang tahap lelang pasar induk yang berada di Jalan Soekarno Hatta akan rampung. “Di bulan Oktober ini lelang investasi untuk pasar…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
84 Persen Kebutuhan Ikan dari Provinsi Tetangga
PEKANBARU -- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekanbaru, El Syabrina, menyebutkan jika pasokan ikan laut dan ikan air tawar yang ada di Pekanbaru sebagian besar berasal dari luar daerah Riau. "Dari kebutuhan sebesar 90,67 ton perhari,…
-
Selasa, 06 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pembangunan Pasar Induk Tak Jelas, Dewan Akan Panggil Dinas Pasar
PEKANBARU -- Rencana pembangunan pasar induk yang digadang-gadang Pemerintah Kota Pekanbaru tak kinjung menemui titik terang. Meski seluruh aturan sudah selesai dibuat. Namun sampai saat ini belum ada realisasi yang dilakukan Pemko melalui Dinas Pasar. Menanggapi hal…
-
Selasa, 06 September 2016 - 00:00:00 WIB
Darnil: Jangan Jadikan Ramayana Hotel
PEKANBARU -- Wacana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang ingin membangun hotel bintang lima di komplek Plaza Sukaramai lagi-lagi mendapat respon negatif dari anggota DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Darnil menyebutkan banyak keluhan dan…
-
Selasa, 06 September 2016 - 00:00:00 WIB
Data Keluarga Miskin Meningkat
Penyaluran Sembako Murah Tunggu APBD Perubahan
SIAK -- Berdasarkan data tahun 2015, penduduk miskin di Kabupaten Siak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara disaat ekonomi sekarang ini lagi inflasi, Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan skala prioritas kondisi ekonomi masyarakat. "Kalau kita mengacu kepada…
-
Selasa, 06 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Siak Segel Delapan Kios Pasar Seni Kesturi
SIAK -- Sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diberikan oleh Dinas pasar kepada pedagang yang mengelola kios di Pasar Seni Kesturi, sebanyak 8 kios yang tidak aktif disegel dan akan dipindahtangankan. "Ya, memang benar sebanyak 8 dari…
-
Selasa, 06 September 2016 - 00:00:00 WIB
Tak Capai Target, Bupati Nilai Adminstrasi PBB-P2 Lemah
BAGANSIAPIAPI -- Bupati Rokan Hilir H suyatno mengatakan banyak potensi pajak dari bumi dan bangunan yang bisa diharapkan untuk penambahan PAD.Namun semua itu tidak tergarap secara maksimal, sehingga bupati nilai tidak capai target karena penggarapannya masih lemah. …
-
Selasa, 06 September 2016 - 00:00:00 WIB
Kondisi Keuangan Tidak Stabil
Pemko Pekanbaru Hentikan Pembangunan Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU -- Akibat kondisi keuangan yang tidak stabil, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya menghentikan sementara pembangunan komplek perkantoran Tenayan Raya. Ini disPemko Pekanbaru kehabisan anggaran. Plt Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Syafril, Selasa 6 September 2016, mengakui…
-
Senin, 05 September 2016 - 00:00:00 WIB
Genjot PAD , Dewan Minta Dishub Koordinasi Dengan Pegelola Parkir
PEKANBARU -- Ditengah kian berkembangnya Kota Pekanbaru, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkirpun terus meningkat. Namun, karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari intansi terkit terhadap pengelola parkir, potensi PAD dari retribusi parkir ini pun diketahui banyak terjadi kebocoran. …
-
Minggu, 04 September 2016 - 00:00:00 WIB
Terkait Program UED-SP Tidak Tepat Sasaran
Komisi III DPRD: BPMPD Seharusnya Bekerja Sama Dengan SKPD Lainnya
BENGKALIS -- Terkait program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (EUD-SP) yang sudah beberapa tahun belakangan digulirkan Pemkab Bengkalis dinilai komisi III DPRD Bengkalis tidak tepat sasaran dan salah peruntukan. Hal itu disebabkan tidak adanya pembekalan serta program manajerial yang diberikan oleh Pemkab Bengkalis.
-
Minggu, 04 September 2016 - 00:00:00 WIB
Muara Bungkal Belum Cairkan Dana ADD
SIAK -- Karena ada beberapa persoalan administrasi yang belum terpenuhi, membuat Kampung Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, hingga saat ini belum bisa melakukan pencairan dana ADD untuk tahap pertama pada tahun 2016 ini. "Memang untuk…
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Agustus 2016, Riau Inflasi 0,13 Persen
PEKANBARU -- Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, pada Agustus 2016 terjadi Inflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 124,36 pada Juli 2016, menjadi 124,52 pada Agustus 2016.
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Bahas KITB, Pemkab Siak Gelar Pertemuan Dengan Bosowa Group
JAKARTA -- Rabu 31 Agustus 2016 dilaksanakan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan manajemen PT Bosowa Corporindo di Jakarta. Agenda pertemuan tersebut ialah membicarakan tindaklanjut pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. …
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Diprediksi 77 Milyar Dana Desa Bakal Dipenggal
SIAK -- Kalau pada Tahun 2015 Kabupaten Siak mendapat kue APBN untuk dana ADD sebesar 37 Milyar, maka di Tahun 2016 dana tersebut meningkat menjadi 77 Milyar. Namun, kalau melihat kondisi keuangan negara saat ini yang lagi paceklik, diprediksi dana sebesar 77 Milyar tersebut bakal menciut. …
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
2015
PT MPP Ngutang Royalti Kepada Pemko Pekanbaru 100 Juta Rupiah
PEKANBARU -- Kendatipun pasar sukaramai terbakar. Pemerintah Kota Pekanbaru tetap menagih royalti tahun 2015 ini sebesar Rp100 juta/tahun kepada PT Makmur Papan Permata selaku pengelola Pasar Sukaramai. "Didalam perjanjian kerjasama tidak ada disebutkan kalau terbakar maka pihak…
-
Kamis, 01 September 2016 - 00:00:00 WIB
Hasil Sementara
Jumlah Usaha Non Pertanian di Riau Mencapai 522,2 Ribu
PEKANBARU -- Berdasarkan hasil sementara dari Sensus Ekonomi 2016, saat ini terdapat sebanyak 527,2 ribu usaha non pertanian di Provinsi Riau, jumlah ini meningkat sebesar 44,1 persen jika dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi tahun 2006 yang tercatat sebanyak 365,9 ribu usaha.



