TEMBILAHAN -- Memasuki usia tiga tahun kepemimpinan HM Wardan di Kabupaten Indragiri Hilir, keluhan terhadap buruknya kinerja pemerintahan semakin menguat.
Pasalnya, upaya perbaikan ekonomi masyarakat yang dijanjikan melalui bidang perkebunan, khususnya perkebunan kelapa yang senantiasa jadi bahan janji HM Wardan, hanya menjadi sebuah slogan tanpa tindakan dan kebijakan yang nyata.
"Setiap saat bicara tentang kelapa dan penyelamatannya dari intrusi air laut dan hama kumbang, namun kenyataannya bertolak belakang, sebab dana yang dianggarkan sang bupati untuk upaya penyelamatan perkebunan kelapa tersebut sangat minim dan dana yang minim itupun direalisasikan tersendat sendat, " ungkap Indra Kesuma, salah seorang tokoh muda Inhil, Selasa 27 September 2016.
Di sisi yang lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai stimulus ekonomi masyarakat juga tidak berjalan maksimal, dimana buktinya terpampang jelas pada tahun 2015 lalu dengan sisa lebih anggaran (SILVA) yang mencapai Rp. 528 miliar lebih dan diperparah dengan minimnya realisasi pada tahun 2016.
"APBD bagi Inhil merupakan stimulus utama perekonomian!, jadi wajar saja masyarakat menjerit karena ekonomi macet, terlebih lagi jika melihat minimnya realisasi APBD kita tiga tahun belakangan. Menghabiskan duit saja tidak bisa, apalagi mencari?, " tambahnya.
Spirit Baru Indragiri Hilir yang menjadi jargon sang bupati, sepertinya jauh dari harapan. Tahun 2015, Silva membengkak, tahun 2016, pelaksanaan baru mulai bulan Agustus dan diperparah adanya rasionalisasi anggaran sampai 35 persen. Sedangkan untuk tahun 2017 mendatang tidak jelas sama sekali.
Sebab, hingga akhir September 2016, pihak eksekutif belum juga mengajukan rancangan anggaran yang seharusnya bulan Juli yang lalu sudah harus dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Realita APBD yang kita lihat sekarang ini sungguh ironi, APBD 2016 sudah sah akhir tahun lalu masih juga dilaksanakan akhir tahun, belum lagi jika kita bicara anggaran perubahan yang belum kita terima drafnya, demikian juga dengan RAPBD 2017, KUA - PPAS saja belum ada, semakin sengsara masyarakat kita, " ungkap Edy Gunawan, anggota DPRD Inhil dari Fraksi PKB, Selasa 27 September 2016.
Lebih jauh Edy Gunawan mengatakan bahwa keterlambatan tersebut seolah menjadi tradisi, padahal sangat merugikan daerah dan masyarakat.
"Intinya, dengan keterlambatan ini akan memberikan kerugian yang sangat besar kepada daerah dan masyarakat , dan anehnya kebiasaan keterlambatan ini sudah menjadi tradisi dan budaya yang selalu dipertahankan. Mestinya Pemkab Inhil mendapatkan Rekor MURI, " papar Edy Gunawan yang akrab disapa Asun.**(suf)
