PEKANBARU -- Dua unit mobil Toyota Alphard milik Pemerintah Provinsi Riau tidak tercatat dalam aset milik Pemprov Riau. Padahal pembelian mobil itu masuk dalam pengeluaran APBD Riau tahun 2014.
Hal ini diuangkapkan oleh Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Ervandes Fajri kepada Rakyat Riau saat ditemui di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Selasa 30 Agustus 2016. "Ada dua mobil Alphard senilai 1 miliar tidak terdaftar dalam pencatatan aset pemerintah. Mobil itu di Jakarta sekarang," katanya.
Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menemukan bahwa kedua mobil mewah itu tidak masuk dalam catatan aset milik Pemerintah Provinsi Riau, namun pembelian mobil itu ada dalam buku APBD 2014. Diketahuinya hal ini setelah BPK melakukan audit terhadap aset Pemerintah Provinsi Riau tahun 2015 lalu.
"Gubernur sudah melayangkan surat kepada pihak-pihak yang masih menggunakan aset pemerintah. Sejauh ini disinyalir pelakunya adalah pegawai yang bawa. Tapi data pastinya masih dipegang BPKAD Riau," ujarnya.
Selain dua unit mobil mahal itu, kata Ervandes, ada banyak aset bergerak milik Pemerintah Provinsi Riau yang susah dideteksi keberadaannya. BPK sejak awal sudah memperingatkan kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk melakukan pendataan dan pengelolaan aset secara baik.
Dia menambahkan, masalah aset akan menjadi fokus BPK dalam melakukan audit pemerintah untuk masuk dalam catatan pengelolaan pemerintah dalam laporan keuangan tahun 2016 ini. Tahun lalu BPK menemukan ada sebanyak 5 persen aset milik Pemerintah Provinsi Riau yang tidak terkelola secara baik.
Jika angka tersebut naik pada tahun ini, maka dipastikan Pemerintah Provinsi Riau tidak lagi akan mendapat prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Hal ini benar-benar harus menjadi perhatian pemerintah. Selain masalah aset yang bergerak juga aset yang tidak bergerak," katanya.
Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Riau masih lakukan pendataan keseluruhan aset. Untuk oknum yang diduga sengaja menyembunyikan aset tersebut, pihak inspektorat tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau. "Aset itu bukan mobil saja, tapi juga rumah dinas, tanah dan lainnya," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, H. Arsyadjuliandi Rachman menyatakan akan terus memburu keberadaan aset-aset milik pemerintah yang hilang dari catatan kepemilikan aset atau sengaja digelapkan oleh oknum-oknum tertentu.
"Keberadaannya (aset) dimana harus dicari. Kalau perlu kita kirim Satpol PP," ungkap Gubernur, Selasa 30 Agustus 2016.
Sesuai instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemprov Riau masih dalam proses pendataan ulang aset dan fokus untuk menemukan aset-aset yang hilang dari pencatatan. "Kalau milik daerah ya harus dikembalikan ke daerah. Kalau fisiknya nggak nampak dimana, ya harus dicari," tegasnya.**(ika)
