TEMBILAHAN -- Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar Junaidi mengingatkan, para bakal calon (Balon) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Inhil, tidak mutlak setiap Ketua DPD Partai Golkar akan diusung sebagai calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Saya tegaskan, tidak mutlak Ketua DPD II lantas akan langsung diusung. Golkar lebih beorientasi kepada popularitas yang ditopang dengan elektabilitas figur. Namun, untuk siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua Partai Golkar, ya silahkan saja. Sepanjang dia adalah kader dan memenuhi persyaratan partai," ujar anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Inhil ini kepada wartawan di ruang Komisi II (dua) Kantor DPRD Inhil, Tembilahan.
Junaidi mengingatkan kepada para bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Inhil, untuk dapat menjunjung semboyan Partai Golkar itu sendiri, yakni 'Suara Golkar, Suara Rakyat'.
"Setiap Balon Ketua PG, harus menjunjung dan melaksanakan semboyan Suara Golkar, Suara Rakyat. Bukan suara segelintir orang terdekat ketua, termasuk istri sendiri. Kalau tidak melaksanakan semboyan tersebut, lebih baik tidak usah mencalonkan diri, apalagi mau duduk sebagai Ketua Golkar," tukasnya.
Bola panas suksesi Ketua Golkar Inhil nampaknya akan terus berlangsung, apalagi dengan batal Musda Golkar beberapa waktu lalu. Keinginan Bupati Inhil HM Wardan untuk menjadi nakhoda Partai Beringin semakin terjal, dengan derasnya penolakan dari banyak kader partai.
Kondisi itu tentunya jadi pertanyaan banyak kalangan, terkait komunikasi yang dilakukan Bupati maupun tim yang ia tunjuk dalam bernegosiasi. Sangat jarang Golkar menolak seorang figur kepala daerah, apalagi pernah duduk di pengurusan DPD II.
"Tapi politik tidak ada yang abadi. Bisa saja hari ini Wardan di tolak kader, ke depan siapa yang tahu. Tergantung apakah Wardan mampu membangun komunikasi sebelum Musda dilaksanakan," ujar sumber media ini.**(suf)
