Plt Sekda Bengkalis Buka Sosialisasi Undang-Undang ASN
Kamis, 28 Juli 2016 - 00:00:00 WIB
BENGKALIS -- Plt Sekretaris Daerah H. Arianto membuka secara resmi Sosialisasi Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan dilantai II kantor Bupati, Kamis 28 Juli 2016.
Dalam sambutannya, Plt Sekretaris Daerah H. Arianto mengatakan, sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. untuk meningkatkan pemahaman ASN, terhadap aturan-aturan kepegawaian, sehingga hak dan kewajiban sebagai ASN dapat terpenuhi.
Sosialisasi ini memiliki makna penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh aparatur sipil negara atas perubahan undang–undang kepegawaian, hingga dapat diimplementasikan secara benar. oleh karena itu, kegiatan ini jangan hanya dianggap sebagai seremonial saja, tetapi harus benar-benar diikuti mulai dari awal hingga akhir.
Oleh karena itu, para aparatur sipil negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan untuk merubah mindset dan culture set dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.
Pada dasarnya, kehadiran uu asn ini secara otomatis akan membuka paradigma baru dalam penataan manajemen kepegawaian, dan mendorong tumbuhnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
Pemberlakuan undang–undang tersebut akan dapat mengukur kinerja para pns utamanya dalam melayani masyarakat, terlebih lagi kebijakan pemkab dalam pemberian tunjangan kinerja akan menambah motivasi tersendiri bagi pns dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat.
Setelah berlakunya uu tentang asn ini, batas usia pensiun seorang pns diperpanjang dari ketentuan yang mengatur sebelumnya, yaitu bagi pejabat struktural eselon I dan II, batas usia pensiun diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun. sedangkan bagi pejabat eselon III, IV maupun pelaksana, batas usia pensin diperpanjang sampai dengan usia 58 tahun.
"Pada kesempatan ini, kami minta kepada seluruh pns dapat mempelajari uu no 5 tahun 2014 tentang, seorang pns dituntut memiliki kepekaan untuk senantiasa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. selain itu juga diperlukan sinergitas dalam artian seorang pns tidak boleh mengandalkan kemampuan individu dalam bekerja," kata Dia.
Setiap ASN harus mampu mencapai prestasi yang diharapkan dalam sebuah rangkaian kinerja yang berkelanjutan, prestasi tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk institusi dan daerah ini. dan tak kalah agar mengedepankan etos kerja, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas.
Sedangkan narasumber sosialisasi berasal dari badan kepegawaian negara republik indonesia yaitu: Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum Direktur kinerja peraturan perundang-undangan pada BKN RI, Farhan Abdi Utama, SH, MH pejabat perancangan peraturan perundang-undangan ahli muda.
Peserta sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bagi pegawai negeri sipil. berjumlah 50 orang terdiri dari para pejabat eselon II dan pejabat eselon III dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.**(put)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Peresmian Kantor Lurah Balai Makam, ini Harapan Lurah dan Masyarakat Mandau
DURI -- Masyarakat Kelurahan Balai Makam, Duri, Kecamatan Mandau, sangat berharap Bupati Bengkalis Amril Mukminin dapat hadir sekaligus bersilaturahim sempena acara peresmian Kantor Lurah Balik Alam yang akan diselenggarakan Kamis 26 Mei 2016 mendatang. Keinginan itu disampaikan…
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Kampar Akan Rekrut 14.000 Linmas
BANGKINANG -- Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan merekrut sebanyak 14.000 petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan ditugaskan di setiap desa. Perekrutan itu akan dilakukan jika sudah dipersiapkan anggarannya oleh Pemkab Kampar. …
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Bukti Baru Aset Pemkab Pelalawan di Mobdin Hanya Gunakan stiker di Kaca
PELALAWAN -- Soal rencana Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Bagian Aset Setda yang akan memberlakukan ketentuan baru terkait bukti aset Pemerintah di Mobil Dinas berplat merah dari menggunakan stiker lambang Kabupaten dipintu Mobil diganti dengan stiker dikaca hanya tinggal menunggu Perbup yang baru.
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Terkait Pemotongan Dana Insentif, Sekda Telah Panggil Lurah
PEKANBARU -- Terkait dengan dugaan pemotongan dana insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) telah disalurkan dibeberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada pihak Kecamatan. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer MBS mengaku…
-
Kamis, 12 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Sekda Kota Pekanbaru lantik Pejabat eselon III dan IV
PEKANBARU -- Bertempat diaula Kantor Bapedda Kota Pekanbaru, Kamis 12 Mei 2016, sebanyak 45 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali dilantik. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer MBS, sempat kesal saat…
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Diduga Memberatkan Kontraktor Lokal
Kadin dan Beberapa Asosiasi Kontruksi Gelar Audiensi Dengan Dinas BMSDA
TEMBILAHAN -- Puluhan pengusaha jasa konstruksi dari berbagai Asosiasi mendatangi kantor Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil), Provinsi Riau, Selasa 10 Mei 2016. Kedatangan para pengusaha jasa konstruksi tersebut disambut oleh Kepala…
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Hasil Rapat TAPD, Gaji Tenaga Honorer di Pelalawan Dipotong 20 Persen
PELALAWAN -- Setelah mmelakukan rapat pembahasan terkait jumlah gaji honorer sebagai dampak dari urungnya Pemkab Pelalawan melakukan pengurangan honorer yang berawal dari berkurangnya DBH Pelalawan yang masih defisit Sekira Rp.15 Milyar,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pelalawan memutuskan untuk mengurangi 20 persen dari gaji honorer.
-
Rabu, 11 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
M Noer : Sampai Sekarang Saya Belum Terima Laporan Dari SKPD Terkait ABK THL
PEKANBARU -- Sampai saat ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga melakukan penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) sebagai langkah penghitungan kebutuhan ril Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko). Hal ini terbukti belum adanya laporan belum diserahkannya ABK THL dari masing-masing SKPD ke…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
29 PNS dan Honorer Pelalawan Keluyuran Saat Jam Kerja Terjaring Razia
PELALAWAN -- Sebanyak 29 PNS dan tenaga honorer terjaring razia yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan bersama Satpol PP disejumlah kedai kopi,pusat perbelanjaan,pasar,mini market dan tempat keramaian pada yang digelar selama 1 jam dari pukul 10.00 Wib sampai 11.00 Wib, Selasa 10 Mei 2016.
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
48 PNS Pekanbaru yang Bolos Siap-Siap Terima Sanksi
PEKANBARU -- Tampaknya Pemerintah Kota (Pemko) sudah tidak mentoleransi aksi PNS yang menambah libur usai libur panjang. Pasalnya 48 PNS yang ketahuan "bolos" di lingkungan Pemko Pekanbaru bakal menerima sanksi tegas. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Tingkatkan Pengamanan dan Pemasukan PAD
RSUD BLUD Selasih Akan Terapkan Parkir Prabayar
PANGKALAN KERINCI -- Dengan alasan meningkatkan pengamanan serta pemasukan Pendapatan Asli Daerah,RSUD BLUD Selasih akan menerapkan parkir prabayar. Dimana saat ini proses izin parkir masih dalam proses. Demikian disampaikan dr.Ahmad Krinen,M.Si Direktur RSUD BLUD Selasih kepada Gaungriau.com,…
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Minta BKD Lakukan Cross Cek 18 ASN Pelalawan yang Diduga Fiktif
PELALAWAN -- DPRD Pelalawan meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan untuk memberi data ASN Pelalawan yang akurat kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap dugaan adanya 18 ASN Pelalawan yang diduga fiktif seperti rilis BKN baru-baru ini. …
-
Selasa, 10 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemekaran Mandau dan Pinggir Perlu Kajian Lebih Mendalam
BENGKALIS -- Rencana pemekaran kecamatan Mandau dan Pinggir yang sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tahun 2016 disarankan ketua DPRD Bengkalis harus dikaji mendalam atau komprehensif. Karena ada beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Pendapat tersebut dilontarkan…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Rohil Terus Perhatikan Daerah Pesisir
BAGANSIAPIAPI -- Pemerintah dan DPRD Rokan Hilir saling bahu membahu memperhatikan daerah pesdisir pantai agar terus berkembang dengan berbagai program seperti pembangunan jalan dan jembatan. Sejauh ini jalan lintas pesisir terus digesa pemerintah daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kemudahan lalu lintas bagi masyarakat yang…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Ayat: PNS Bolos Harus Diberi Sangsi Tegas
PEKANBARU -- Pasca long weekend. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Senin 9 Mei 2016, menggelar apel pagi bersama pegawai dilingkungan Pemko Pekanbaru. Upacara ini dipimpin oleh Sekretaris Kota M Noer. Usai melakukan apel, Sekda pun kanjut melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada di Kantor Walikota. Alhasil, masih…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Siak Masuk Radar Penilaian Ombudsman
SIAK -- Kabupaten Siak yang yang cukup maju perkembangannya serta telah mampu membuktikan sebagai salah satu Daerah yang memilik pelayanan prima, mendapat sorotan dari Ombudsman RI. "Dari 50 Daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Siak sebagai salah satu Daerah yang masuk dalam 'radar' penilaian Ombudsman,"…
-
Jumat, 06 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Delapan Paket Perbaikan Jalan Hilang Dari LPSE Inhil, Ini Penjelasannya
TEMBILAHAN -- Masyarakat Kabupaten Inhil sempat heboh dengan adanya pemberitaan hilangnya 8 paket pekerjaan lelang dari situs resmi milik ULP Kabupaten Inhil yakni lpse.inhilkab.go.id. Hilangnya lelang 8 paket tersebut menimbulkan berbagai isu di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan proyek tersebut dibatalkan, ada juga yang menduga…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Pemekaran Mandau, Masih Banyak yang Harus Dipersiapkan
BENGKALIS -- Meskipun usulan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kecamatan Mandau dan Pinggir berpisah dari kabupaten induk Bengkalis masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan sangat memungkinkan segera disahkan pada tahun ini. Namun, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi mengharapkan belum atau pending untuk direalisasikan tahun ini. …
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Apakah Layak Kota Mandau Dimekarkan
DURI -- Dukungan untuk pemekaran Kota Mandau terus menguat. Pemekaran ini layak diperjuangkan demi peningkatan kemajuan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemekaran Kota Duri ini tidak akan mematikan Kabupaten Induk, yakni Bengkalis. "Pemekaran Kota Duri ini adalah harga mati dan harus diperjuangan bersama.…
-
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Kemenag Bengkalis Sempat Menolak Mengelola Dana HibahÂ
BENGKALIS -- Terkait pembayaran Bantuan Kesejahteraan (honor) guru Madrasah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan meminta Kementrian Agama Bengkalis jemput bola dalam mempercepat. proses pencairan dana hibah. Menurut Irmi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini…



