PEKANBARU -- Proses pendataan Sensus Ekonomi di lapangan resmi diperpanjang Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional. Proses pendataan ini masih dilakukan hingga 15 Juni 2016 mendatang.
Alasan perpanjangan masa sensus ekonomi ini karena banyak usaha perkotaan yang under coverage. Sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh sektor usaha bisa terdata oleh petugas lapangan dengan baik.
Petugas Pencacah Sensus Ekonomi, Suci Aulya, mengatakan ada beberapa persoalan yang dihadapinya dalam mencacah data. Salah satu yang paling utama yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Akibatnya masih ditemui masyarakat yang enggan disensus ekonomi.
"Jadi terpaksa diperpanjang tugas kami hingga 15 Juni ini," sebut Suci, Kamis 2 Juni 2016 kepada wartawan.
Suci mendapatkan tugas untuk mendata ekonomi perekonomian di Labuh Baru Barat, Tenayan Raya. Dari hasil kerjanya selama sebulan penuh, ada banyak kendala yang dihadapi. "Seperti di beberapa pengusaha kecil dan menengah ada yang takut memberikan data, mereka malah menanyakan apakah ada kaitannya dengan pajak," sebutnya.
"Lain lagi dengan pengusaha rumahan dan mikro, mereka menyinggung apakah ada bantuan untuk usaha mereka dari hasil sensus ini," tambah Suci.
Setelah dijelaskan panjang lebar, sebut Suci, barulah masyarakat tersebut mau memberikan datanya. Hal ini juga turut membuat proses pencacahan memakan waktu lama.
Kepala BPS Riau, Mawardi Arsyad mengatakan bahwa perpanjangan sensus ekonomi ini merupakan kebijakan Pusat. Karena memang banyak proses pencacahan yang belum selesai di Kota besar. "Untuk di Riau sendiri baru 97 persen pendataan yang selesai," sebutnya.
Di Riau, pengusaha yang under coverage terbanyak berada di Pekanbaru. Selanjutnya disusul Dumai. "Ini dikarenakan banyak usaha baru yang bermunculan serta yang enggan menyampaikan datanya," terang Mawardi.
Mawardi menyebutkan bahwa petugas nanti juga akan melakukan pendataan untuk kegiatan usaha yang berlansung di malam hari. Ini untuk mencegah adanya sektor usaha yang tidak tercover oleh petugas.
"Kita tentu menginginkan agar seluruh sektor usaha di Riau terdata dengan baik dan lengkap," pungkasnya.**(dwi)
