Apakah Layak Kota Mandau Dimekarkan
Kamis, 05 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
DURI -- Dukungan untuk pemekaran Kota Mandau terus menguat. Pemekaran ini layak diperjuangkan demi peningkatan kemajuan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemekaran Kota Duri ini tidak akan mematikan Kabupaten Induk, yakni Bengkalis.
"Pemekaran Kota Duri ini adalah harga mati dan harus diperjuangan bersama. Masyarakat Duri harus satu suara untuk Kota Duri, tidak ada lagi Kabupaten Mandau.
Yang kita perjuangkan dimenit terakhir ini adalah Kota Duri," kata Hendri Hasibuan, Anggota DPRD Bengkalis pada pertemuan tokoh masyarakat dengan Wakil ketua Komisi II DPR RI, H Lukman Edi. kemarin.
Hendri menjelaskan, pemekaran Mandau menjadi Kabupaten ataupun Kota tak perlu diperdebatkan. Karena tujuan dari pemekaran ini adalah untuk pengembangan suatu daerah.
Jika dihitung berdasarkan anggaran, masih banyak pendapatan untuk Bengkalis meski Mandau dimekarkan.
Selain itu juga, lanjut Hendri lagi, banyak hal yang akan berubah jika pemekaran itu terwujud. Pembangunan infrastruktur akan berkembang pesat dan ekonomi masyarakat akan bergerak naik.
"Jika nanti sudah menjadi Kota, infrastruktur mana yang tidak akan dibangun untuk masyarakat Duri. Pembangunan akan terfokus di Duri, bahkan jalan hotmix pun bisa sampai ke pekarangan warga. Mandau harus dimekarkan.
Selagi masih Bengkalis ibukotanya, Mandau tak akan maju-maju. Pembangunanya akan seperti itu ke itu saja," ungkapnya lagi.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan perwakilan masyarakat Duri dalam pertemuan kemarin sudah sepakat untuk membahas pemekaran Kota Duri, bukan Kabupaten Mandau. "Mari satukan suara untuk Kota Duri ini," imbuhnya saat di wawancarai wartawan kemarin.
Menurutnya, pembentukan Kota Duri ini karena buka ingin mengkhianti perjuangan Kabupaten Mandau, tapi KP3KD (Badan Perjuangan Pembentukan Persiapan Kota Duri) hanya ingin bagaimana status Mandau-Pinggir bisa dinaikkan menjadi sebuah daerah otonom baru (DOB).
"Mari kita ambil kesempatan ini dulu. Ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi semata-mata untuk kepentingan masyarakat secara luas," ungkap Lukman Edy didampingi Ketua BP3KD, Iwandi SH MH.
Dijelaskannya, wilayah cakupan Kota Duri itu nanti adalah Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Batin Selapan dan Kecamatan Talang Mandau.
“Dua kecamatan pemekaran ini sudah diusulkan ke Mendagri dan sudah disetujui. Semua wilayah Mandau-Pinggir masuk dalam cakupan Kota Duri. Banyak hal positif dari perkembangan pembentukkan Kota Duri ini. Banyak hal positifnya.
Desa-desa akan ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Berapa banyak kita nanti butuh PNS yang tentu saja akan merekrut putra-putra daerah kita juga. Rentang kendali dan pelayanan tentu akan lebih baik," harapnya lagi.**(fer)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB
Disnakertrans Dumai Surati Para Pihak
Fadhly: Kita Minta Diselesaikan Secara Bi Partit
DUMAI -- Managemen PT Sarana Sumatera Sekar Sakti (S4) diminta untuk menyelesaikan perselisihan industry antara perusahaan dengan pekerja yang merasa dirugikan. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan diselesaikan secara bipartit (dua belah pihak). "Kita akan melayangkan surat kepada…
-
Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB
SK Penunjukan Tengku Mukhlis sebagai Plh Bupati Belum Turun
PELALAWAN -- Hingga hari ini, Senin 4 April 2016 penunjukan Sekda Pelalawan H.Tengku Mukhlis MSi oleh Provinsi untuk menjabat sebagai Plh Bupati Pelalawan belum turun. Sementara itu, jabatan kepemimpinan HM Harris sebagai Bupati Pelalawan periode 2011- 2016…
-
Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB
Irup Apel Senin Pagi
Said Hasyim: SKPD Utamakan Kebutuhan dan Kepentingan Masyarakat
SELATPANJANG -- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah (SKPD) Kepulauan Meranti agar mengakomodir usulan–usulan masyarakat yang telah di usulkan dari Musrenbangdes sampai ke tingkat Musrenbang Kecamatan, di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti waktu kemaren. …
-
Senin, 04 April 2016 - 00:00:00 WIB
Ratusan PNS Siak Akan Diserahkan ke Provinsi
SIAK -- Lebih dari 600 PNS yang selama ini mengabdi di Kabupaten Siak akan diserahkan ke Provinsi dan pusat. Ini dilakukan berdasarkan petunjuk dari UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait urusan wajib dan pilihan terhadap bidang yang ada.
-
Sabtu, 02 April 2016 - 00:00:00 WIB
ULP Siak Sudah Lelang 55 Paket Kegiatan
SIAK -- Sebanyak 55 paket kegiatan untuk tahun anggaran 2016 ini telah dilakukan pelelangan oleh unit lelang proyek (ULP)Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. "Lelang itu sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Terkait pelelangan proyek terhadap kegiatan yang…
-
Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB
Plt Gubri Minta ASN Tidak Pikirkan Soal Mutasi
PEKANBARU -- Masalah politik, mutasi jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tidak memikirkan. "Bapak/Ibuk ASN cukup lah hanya fokus pada penyelesaian pekerjaan yang ada, urusan seperti itu, biar saya dan tim…
-
Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB
SKPD Diminta Serahkan Laporan Pendataan Aset
SIAK -- Walaupun waktu penyampaian sejumlah aset dimasing masing SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten siak telah berakhir pada 28 Maret lalu ,akan tetapi sampai sekarang ini masih ada sejumlah aset yang belum dilaporkan . "Berdasarkan surat edaran yang…
-
Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB
ASN Pemprov Riau Diminta Tingkatkan Kompetensi
PEKANBARU -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Riau untuk terus meningkatkan kompetensi, ini sejalan dengan diberlakukannya pembolehan non pegawai melalui jalur Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) mengikuti seleksi untuk menduduki berbagai jabatan struktural. …
-
Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Wakil Walikota Pekanbaru Serahkan LKPD Tahun 2015 ke BPK RI
PEKANBARU -- Kamis 31 Maret 2016, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pekanbaru tahun 2015 ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau (BPK RI). "Ini kewajiban pemerintah daerah setelah APBD disahkan," ungkap…
-
Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Siak Terima Anugerah TOP 99 Inovasi Publik
SURABAYA -- Sempena kegiatan Simposium dan gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016 di Surabaya, Bupati Siak Syamsuar terima anugerah TOP 99 Inovasi Publik Nasional Tahun 2016 dari Menteri PAN RB Yudhi Chrisnandi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
-
Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Pemkab Rohil akan Lebur Dispenda ke Dalam BPKAD
BAGANSIAPIAPI -- Dalam rangka untuk menghemat anggaran pasca terjadinya defisit, pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) sangat perlu mengambil kebijakan dengan merampingkan Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Kebijakan ini dinilai sangat perlu diambil oleh pemkab Rohil mengingat tahun 2016 ini terjadinya defisit anggaran.
-
Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Pencairan ADD 66 Milyar Menunggu Perbup
PELALAWAN -- Dalam waktu dekat, Dana Desa bagi Kabupaten Pelalawan dengan alokasi sebesar Rp 66 Milyar lebih akan digelontorkan ke 104 desa yang ada di daerah ini. Saat ini, ADD tersebut tengah dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup)-nya dulu. …
-
Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
BP3RP Serahkankan Berkas Usulan Pemekaran Riau Pesisir
PEKANBARU -- Gaung perjuangan pembentukan Propinsi Riau Pesisir kembali menggema. Sejumlah elemen tokoh masyarakat dari 5 kabupaten dan kota yang berada di wilayah pesisir menggelar pertemuan dan membahas usulan daerah otonomi baru bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Kamis 31 Maret 2016, di Pekanbaru. …
-
Rabu, 30 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Harris Serahkan LAKIP Pelalawan tahun 2015 ke Menpan RB
JAKARTA -- Bupati Pelalawan HM Harris menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Lakip) langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi diruang kerjanya, di Jakarta, Rabu 30 Maret 2016. …
-
Rabu, 30 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Dana Kegiatan Belum Cair, Sekda: Jangan DPA Dikambinghitamkan
SIAK -- Kegiatan yang sudah masuk dalam APBD Tahun anggaran 2016 ini belum bisa dilaksanakan lantaran dananya belum bisa dicairkan. Menyikapi itu, Sekdakab Siak H T S Hamzah MSi berharap jangan dikambinghitamkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016, sebab seluruhnya sudah ditandatangani. …
-
Rabu, 30 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Siak Minta Konsumen dan Pelaku Usaha Mendukung Pajak Rumah makan
SIAK -- Sebagai upaya mendongkrak Sumber Pendapatan Asli (PAD) daerah, Pemerintah Kabupaten Siak minta kepada pelaku usaha untuk membayar pajak restoran dan usaha sejenis lainnya. Sebab, setiap konsumen dikenai pajak sesuai dengan Perda Siak Nomor 20 Tahun 2010 sebagai payung hukum. …
-
Rabu, 30 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Inhu Serahkan LKPj Kepada DPRD
RENGAT -- Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu. Penyerahan ini dilakukan melalui Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Inhu Hendry…
-
Selasa, 29 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Evaluasi Kinerja Honorer Hampir Rampung
SIAK -- Hingga saat ini sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak terus melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga honorer. Tujuannya untuk pengurangan tenaga honorer sesuai dengan arahan yang telah ada pasca penyesuaian anggaran oleh Pemerintah Daerah. "Ini…
-
Senin, 28 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
ASN Bengkalis Ikuti Kegiatan Pemantapan dan Pemantauan SPM
BENGKALIS -- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen atau customer. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Demikian disampaikan Bupati…
-
Senin, 28 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Syamsuar Minta SKPD Laporkan RFK Seluruh Kegiatan
SIAK -- Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak diminta untuk melaporkan Realiasi Fisik dan Keuangan (RFK) dari seluruh kegiatan tahun 2016, dari berbagai sumber dana, tidak hanya RFK dari APBD saja yang dilaporkan. …



