TEMBILAHAN -- DPRD Inhil  menilai oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer sering keluyuran saat jam kerja karena kurangnya pembinaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu, perlu langkah extra dan konkrit dari pihak terkait.

"Satpol PP hanya berupa shock therapi, kepala SKPD yang harus proaktif. Kalau razia-razia terus tidak efektif, tidak menimbulkan efek jera," sebut Ketua Komis I DPRD Inhil, Yusuf Said. 

Tindakan "nakal" para oknum pegawai yang kerap membolos kerja dengan alasan yang seolah dibuat-buat dan tidak masuk akal, dikatakan Yusuf, akan mengganggu pelayanan publik, bahkan roda pemerintahan daerah (Pemda) Inhil.

"Mau sarapan pagi boleh, kan bisa di rumah sebelum berangkat kerja atau di kantin kantor. Ini tidak, datang sebentar apel, isi absen, lalu cabut. Pulang tak pulang jam 11. Mending kalau pulang ke kantor, kalau pulang ke rumah, gimana," tuturnya.

Yusuf berharap agar kepala SKPD dapat lebih aktif dalam memberikan pembinaan bagi para oknum pegawai mereka yang "nakal" atau kerap bolos kerja.

"Resiko jika terjadi apa-apa kepada pegawai yang keluyuran diluar kantor saat jam kerja siapa yang tanggung?. Juga bagi PNS "nakal" (Pegawai Negeri Sipil), hati-hati ada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Ini (tindakan indisipliner, red) merupakan pelanggaran," sebutnya.**(Adv/dewan/suf)