JAKARTA -- Dalam rangka mewujudkan kemandirian dibidang ekonomi, sebagai salah satu pilar trisakti yang dijabarkan dalam agenda prioritas pembangunan pemerintahan, akan dilakukan pembangunan dari pinggiran, dalam hal ini perdesaan.
Pembangunan yang dilakukan diantaranya dengan menggerakkan perekonomian desa melalui pembentukan Bada Usaha Milik (BUM) Desa berikut unit-unit usahanya, agar prioritas pembangunan perdesaan dapat diselesaikan sesuai target, karenanya diperlukan percepatan kemandirian perekonomian Desa melalui konektivitas antara BUM Desa dengan BUMN dan BUMD
Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Kabinet Bistok Simbolon, saat membuka focus group discussion mengenai isu strategis pembangunan perekonomian desa dengan topik mendorong terciptanya konektivitas BUMDes dengan BUMN dan BUMD untuk percepatan kemandirian perekonomian masyarakat desa yang dilaksanakan di Gedung III Sekretaris Kabinet RI, Jakarta, Rabu 20 APril 2016 yang juga dihadiri oleh Direktorat Jendral Bina Pemdes Kemendagri, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kedeputian bid infrastruktur bisnis dan lainnya.
Dikatakan Bistok, diskusi ini bertujuan untuk sharing pemikiran untuk mengetahui seberapa besar peran desa dalam membangun bangsa, karena pembangunan desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, karena prioritas masyarakat yang tinggal di desa
Sesuai dengan UU no 6 tahun 2014 menyatakan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan BUM Desa dan unit-unit usahanya membuka lapangan kerja sehingga mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa, sebagai ilusrasi apabila menajemen BUM desa membutuhkan minimal 10 orang untuk mengelola BUMD dan unit-unit usaha BUMD, maka pendirian BUMD berjumlah 74.754 Desa memberikan kesempatan kerja paling sedikit 1.495.080 penduduk di Perdesaan
Sementara Bupati Kampar Jefry Noer yang hadir sebagai nara sumber pada diskusi tersebut, mengatakan bahwa untuk membuat sebuah BUMdes, butuh waktu yang cukup lama dan proses yang panjang.
“Untuk lebih cepatnya, kita mulai dari satu titik, baru nanti kita jadikan sebuah lingkaran. Kita buat usaha apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa kita tersebut, setelah itu, baru lanjutkan ketahap selanjutnya. Intinya, kita bentuk dulu masyarakat enterprenuer di desa-desa kita dan setelah mereka berhasil dengan bimbingan dari pemerintah barulah dibentuk BUM Des, agar nantinya BUM Des ini jangan hanya menjadi sebuah organisasi saja, dan akhirnya menjadi mati suri dan tidak bermanfaat oleh masyarakat," ujar Jefry Noer.
Ditambahkan Jefry, di Kabupaten Kampar, kami mempunyai 61 Badan Usaha di Desa yang tidak mengganggu Dana Desa, tapi berasal dari 40 Persen dari dana Provinsi, 60 persen dari Pemerintah Daerah, dengan dana 3,5 Milyar, jadi saat ini, demi suksesnya Bumdes adalah butuh penekanan dari Presiden tentang target yang harus dicapai oleh badan usaha tersebut.
"Untuk Anggaran BUM Des, kita tidak harus menggunakan dana pemerintah, tapi juga bisa digunakan dana masyarakat yang dikelola oleh masyarakat untuk pengembangan usaha mereka, tambahnya.**(man)
