PEKANBARU -- Penudaan secara mendadak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu (Rohul) dan Pelalawan, menjadi tanda tanya besar dibenak masyarakat Riau, khususnya masyarakat Rohul dan Pelalawan.
Menyikapi hal itu Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al Azhar mengaku prihatin dan sedih, karena lagi-lagi bumi Melayu dibuat tak berdaya oleh kekuatan pemrintah pusat, terlebih penundaan tersebut baru diumumkan pada tengah malam.
"Kita sedih, puasat dalam hal ini Mendagri mengeluarkan perintah penundaan pada tengah malam, dan ini diperparah dengan tidak adanya pejabat berwenang yang langsung memberitahukan itu kepada masyarakat," kata Al Azhar, kepada Gaungriau.com Selasa 19 April 2016 dikantornya.
Dia menyebut, banyak dampak negatif dari pemberitahuan penundaan tengah malam tersebut, seperti masyarakat Rohul yang untuk ke Pekanbaru itu menempuh jarak yang cukup jauh, dan sudah ada yang sudah terlanjur datang, tahu-tahu acara pelantikan tidak jadi, begitu juga dengan masyarakat Pelalawan.
Al Azhar menilai, hal itu terjadi dikarenakan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Kemendagri dengan Pemprov Riau terutama Gubernur Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat didaerah, seharusnya bisa menjalin komunikasi selama 24 jam, jika itu terjalin dengan baik, maka hal-hal semacam ini tidak akan terjadi.
Terlebih sinyal dari pusat yang disampaikan langsung oleh Mendagri terkait akan penundaan pelantikan juga telah diberitakan media, terutama pasca penetapan tersangka oleh KPK terhadap Suparman sebagai Bupati Rohul terpilih.
"Sebenarnya kalau pemerintah kita jeli, harusnya bisa melakukan antisipasi kejadian ini, karena sebelumnya kan sudah ada pernyataan Mendagri yang menyebut kalau pelantikan kemungkinan di tunda, lalu ada juga pernyataan dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang mengarah pada mendukung pernyataan Mendagri, seharusnya itu bisa disikapi oleh panitia pelantikan di Provinsi Riau," tegasnya.
Menurut Al Azhar, pantia pelantikan seharusnya bisa 'menjemput bola' dengan menanyakan langsung, atau dengan melakukan pertemuan dengan pihak Kemendagri guna menda[atkan keterangan secara langsung akan hal itu, kalau dilantik bagaimana, kalau tidak dilantik bagaimana.
"Ini kita tidak tahu juga, karena saya juga ada membaca berita kalau Kemendagri dan KPK melakukan pembahasan hal itu, apakah dari Pemprov Riau dilibatkan atau tidak pada saat pembahasan itu," pungkasnya.
Al Azhar berharap, apa yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi, kesewenangan pusat dalam menunda pelantikan Dua pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Riau merupakan suatu yang tentunya bisa membuat marah banyak pihak, terlebih itu dilakukan secara mendadak.
"Sebab di Melayu itu, kalau dia sudah mengalah, mengalah, dan terus mengalah, lama-lama akan bisa aruk, bisa amuk, karena ini menyangkut perasaan, jangan sampai perasaan masyarakat itu dipijak, semut saja dipijak akan marah, apalagi ini manusia," ungkapnya mengakhiri.**(mad)
