JAKARTA -- Guna menyelesaikan persoalan krisis kelistrikan di seluruh wilayah sumatera yang tak kunjung tuntas, DPD RI berencana melakukan rapat kordinasi dengan lembaga/intansi terkait. Baik dari pemerintah pusat, seperti Kementerian ESDM, Direksi PLN Pusat, Regional Sumatera, Kantor Wilayah maupun seluruh pemerintah provinsi yang ada di sumatera.
"Salah satu aspirasi yang kami terima dari masyarakat dan daerah adalah persoalan kelistrikan. Setelah saya berkordinasi dengan teman-teman senator lainnya khsusunya yang berasal dari sumatera, ternyata persoalan yang sama juga menjadi perhatian. Makanya kami mengusulkan adanya semacam rapat kordinasi membahas itu. Riau siap memfasilitasinya, guna mencari jalan keluar atau solusi penyelesaiannya,’’ ujar anggota DPD RI dari Provinsi Riau, Abdul Gafar Usman saat menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja anggota DPD RI Provinsi Riau di daerah pemilihan pada sidang Paripurna DPD RI, Senin 11 April 2016.
Menurut Gafar, rapat kordinasi ini nantinya diharapkan dapat memberikan solusi kongkrit untuk mengatasi kelistrikan di pulau Sumatera. Tidak hanya untuk jangka pendek, menengah, tetapi harus ada sebuah kebijakan untuk jangka panjang, sehingga ketersediaan tenaga listrik lebih besar dari kebutuhan yang ada.
"Pembangunan infrastruktur energi listrik guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Sumatera yang kian meningkat perlu digesa guna mempercepatan pertumbuhan perekonomian dan sektor lainnya," terang senator dari Riau itu.
Untuk merealisasikan rapat kordinasi tersebut, Gafar bersama anggota DPD RI dari Provinsi Riau lainnya, Intsiawati Ayus, Rosti Uli Purba dan Maimanah Umar telah melayangkan surat kepada komite II DPD RI yang membidangi masalah listrik.
Surat tersebut agar Komite II mengagendakan pertemuan anggota Komite II DPD RI/wilayah sumatera membahas masalah kelistrikan sebelum pada masa sidang DPD RI yang berakhir akhir April 2015 ini. "Kita berharap pimpinan komite II DPD RI dapat mengakomodir dan mempertimbangan usulan rapat kordinasi yang bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut," terang Gafar lagi.
Selain persoalan listrik, pada sidang paripurna tersebut, Gafar juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat dan daerah Riau yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Diharapkan DPD RI dapat mendorong dan menindaklanjuti aspirasi tersebut agar bisa diakomodir dan segera terselesaikan.
"Kami mencatat, antara lain masalah infrastruktur jalan, honorer kategori II yang belum di angkat menjadi PNS, perbatasan Riau dan Sumater Utara, pariwisata," ungkap mantan Kepala Kanwil Kemenag Riau itu.
Khusus persoalan kelistrikan juga disampaikan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba. Menurut senator asal Sumatera Utara itu, untuk membahas dan menyelesaikan persoalan listrik di seluruh Indonesia, pihaknya akan membuat semacam pertemuan yang di bagi pada wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur.**(rls)
