Gaungriau.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir terus memperkuat upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggenjot kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, H. Fauzi Efrizal, saat membuka kegiatan Evaluasi SAKIP di Ruang Rapat Sekda, Lantai 3 Kantor Bupati Rohil, Kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Senin 6 Juli 2026.

Dalam arahannya, Fauzi menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif atau rutinitas penyusunan dokumen tahunan. Menurutnya, sistem tersebut merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah.

"SAKIP bukan sekadar kewajiban administrasi atau rutinitas pengisian dokumen tahunan. Sistem ini adalah alat ukur utama untuk menguji efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja di setiap instansi," tegas Fauzi.

Ia mengatakan, setiap rupiah anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengubah pola pikir dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Rokan Hilir, Sekda memberikan tiga arahan utama kepada seluruh kepala OPD.

Pertama, memastikan penyelarasan pohon kinerja atau cascading mulai dari tingkat kabupaten, kepala dinas, hingga pejabat fungsional dan pelaksana agar seluruh target kinerja saling terhubung.

Kedua, mengubah orientasi kerja dari pendekatan input-output menjadi outcome-impact, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ketiga, kepala OPD diminta terlibat langsung dalam seluruh proses evaluasi SAKIP dan tidak menyerahkan pembahasan substansi kepada staf. Menurut Fauzi, kehadiran pimpinan penting agar pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kinerja.

Selain itu, Pemkab Rohil juga menyiapkan sejumlah langkah percepatan perbaikan dokumen akuntabilitas. Di antaranya mengoptimalkan digitalisasi pengukuran kinerja melalui aplikasi e-Monev dan e-SAKIP Rohil, memperkuat pendampingan serta reviu awal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Inspektorat sebelum disampaikan ke Kementerian PAN-RB, hingga mewajibkan setiap OPD menyertakan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap program yang dilaksanakan.

Evaluasi SAKIP merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hasil evaluasi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan tersebut diikuti para Asisten Sekretariat Daerah serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir. (diskominfotiks)