Gaungriau.com -- Masyarakat Kelurahan Rimbasekampung, Kecamatan Bengkalis, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana perluasan tanah pekuburan Tionghoa yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Gg. Sederhana, Kelurahan Rimbasekampung. Penolakan ini dituangkan dalam berita acara hasil rapat yang digelar pada Ahad, 20 Juli 2025, di Masjid Dharul Wustho, Kampung Tengah.

Rapat yang dihadiri oleh masyarakat RT 01, RT 02, RT 03, Ketua RW 03 dan Ketua RW 04, serta tokoh masyarakat setempat menghasilkan tujuh poin penting, antara lain:

1. Menolak dengan tegas rencana perluasan tanah perkuburan Tionghoa di lokasi tersebut.

2. Lokasi yang direncanakan berdekatan dengan permukiman padat penduduk, sehingga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap lingkungan sosial.

3. Lokasi tersebut juga berada di dekat Masjid Dharul Wustho dan area yang direncanakan untuk pembangunan pondok pesantren.

4. Akses jalan masyarakat akan terputus jika perluasan dilakukan.

5. Warga meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti keluhan tersebut serta mendorong pengurus yayasan pencari lahan pemakaman agar mencari lokasi baru yang lebih sesuai.

6. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua RW 03 dan RW 04.

7. Daftar hadir dan dokumentasi lengkap turut dilampirkan sebagai bukti penolakan warga.

Hal itu diungkapkan Ketua RW 03, H. Eli Yohanes kepada wartawan Senin 21 Juli 2025, Dia menyampaikan bahwa warga tidak menolak niat baik pihak yayasan, namun perluasan pemakaman dinilai tidak tepat jika dilakukan di tengah pemukiman.

“Kami hanya ingin lingkungan kami tetap nyaman dan akses warga tidak terganggu. Kami minta pemerintah juga mendengar aspirasi ini,” ujarnya.

Senada, RT 02 Ikes menambahkan bahwa akses jalan semenisasi yang akan terdampak sangat vital bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Ini bukan hanya soal lokasi pemakaman, tapi soal kenyamanan, keselamatan, dan kelangsungan hidup warga,” tegasnya.

Berita acara tersebut juga telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Bupati Bengkalis, Camat Bengkalis, Kapolres Bengkalis, dan Kelurahan Rimbasekampung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengurus yayasan atau pihak pemerintah terkait tindak lanjut penolakan tersebut.(put)