Gaungriau.com -- Mantan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, yang memiliki gelar SH, MH, dan MSc, berhasil mendapatkan gelar doktor di bidang hukum dengan nilai sangat baik, yaitu IPK 3,91. Promosi Ujian Terbuka Disertasi Catur diadakan di lantai III Kampus Pascasarjana Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru, pada hari Senin, 30 Juni 2025.

Sebelum dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar doktor dari Ketua Sidang Promosi Doktor, Prof Dr rer pol H Syafrinaldi SH MCL, Catur Sugeng Susanto menyampaikan tanggung jawab akademiknya. Judulnya adalah ‘Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perbandingan Pemilihan Gubernur Riau di Masa Orde Baru dan Orde Reformasi). ’ Kemudian, dia menjawab berbagai pertanyaan dengan cepat dari tim penguji. Tim ini terdiri dari Prof Dr H Detri Karya SE MA, Prof Dr Sudi Fahmi SH MHum, Prof Dr Thamrin SH MH, Prof Dr Hj Ellydar Chaidir SH MHum, Dr Ir H Suparto SH MH SIp MM MSi MH CLA, Dr H Efendi Ibnu Susilo SH MH, Dr H Syafriadi SH MH, dan Dr Heni Susanti SH MH.

Menurut Catur Sugeng Susanti, pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Istilah “kepala daerah” dan “kepala pemerintahan daerah” digunakan bergantian, merujuk pada eksekutif tertinggi di daerah, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014

‘’Amandemen UUD 1945 mendorong pergeseran dari pemilihan oleh DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat, sejalan dengan gagasan John Locke tentang legitimasi berbasis mandat rakyat,’’ kata Catur.

Mantan Bupati Kampar ini menjelaskan,
implementasi pilkada langsung sejak 2005 melalui UU No. 32 Tahun 2004 menandai pelaksanaan kedaulatan rakyat secara elektoral. Namun, frasa “dipilih secara demokratis” dalam UUD kerap menimbulkan tafsir ganda, apakah melalui pemilu langsung atau mekanisme perwakilan. Perdebatan ini, jelas Catur Sugeng Susanto, terlihat dalam dinamika legislasi, seperti UU No. 22 Tahun 2014 dan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang kemudian menjadi UU No. 1 Tahun 2015.

‘’Pemilihan kepala daerah mencerminkan dinamika antara prinsip demokrasi, efisiensi pemerintahan, dan konfigurasi politik nasional. Pada era Orde Baru, sistem pemilihan oleh DPRD sarat intervensi dan minim transparansi, sementara pilkada langsung di era Reformasi lahir dari semangat otonomi dan demokratisasi,’’ tambah Catur yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kampar.

Provinsi Riau menjadi studi kasus yang menarik dalam konteks ini. Salah satu peristiwa paling signifikan terjadi pada 2 September 1985, ketika DPRD Riau menolak calon pusat, Mayjen (Purn.) Imam Munandar, dan memilih Ismail Suko. Penolakan ini, bahkan oleh Fraksi Golkar (FKP), mencerminkan resistensi lokal terhadap dominasi pusat dan menjadi preseden penting dalam sejarah politik Orde Baru. Peristiwa tersebut menandai keberanian politik daerah dalam sistem yang sangat terpusat.

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Mekanisme pemilihan ini mengalami perubahan mendasar dari sistem tidak langsung melalui DPRD pada era Orde Baru, yang sarat intervensi pusat, ke sistem pemilihan langsung pasca-Reformasi melalui UU No. 32 Tahun 2004.

Kasus pemilihan Gubernur Riau tahun 1985, saat DPRD menolak calon pusat Imam Munandar dan memilih Ismail Suko, dalam pandangan Catur Sugeng, menunjukkan resistensi lokal terhadap dominasi pusat dalam sistem otoriter. Sebaliknya, Pilkada Riau 2008 yang dimenangkan Rusli Zainal–Mambang Mit mencerminkan hadirnya kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi elektoral. Namun, pilkada langsung juga menghadapi tantangan, seperti biaya politik yang tinggi, terbukti dari proyeksi anggaran Rp38,2 triliun untuk Pilkada serentak 2024.

Catur menegaskan, kajian terhadap dua peristiwa ini menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan pusat-daerah, evolusi kelembagaan, dan transformasi demokrasi lokal.

Turut hadir menyaksikan ujian terbuka ini mantan Sekda Kampar Drs H Yusri, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr Andika Yuli Pratama, Kepala Bagian Kerjasama Setda Kampar Dr (c) Zaki Helmi, Angyota DPRD Kampar M Panji Gusti Pangeran, Ketua KPU Riau Rosyidi Rusdan, Hj Muslimawati (istri Catur Sugeng Susanto) yang datang bersama anak-anaknya, serta undangan lain. (rls)