PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan kabupaten/kota se-Riau konsultasi pembangunan Riau dengan Direktur Bappenas, Ervin Dimas di kantor Badan Penghubung Provinsi Riau, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyampaikan, kendala pembangunan terhambat dengan transfer dana perimbangan yang terlambat masuk ke daerah, yang menyembabkan perencanaan pembangunan terkendala.

"Melalui pertemuan ini dapat diambil strategi dalam upaya mengambil dana yang bersumber dari APBN melalui jaringan yang kita miliki," ujarnya.

Sementara itu, Sekdakab Indragiri Hilir (Inhil) Said Syarifuddin menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat membantu pembangunan jalan, Pengadaan air bersih, rumah layak huni untuk masyarakat pedesaan Inhil.

Selain itu, sebut Said, pemerintah pusat juga perlu melakukan pengembangan 530 ribu hektar lahan kelapa. Karena 85 persen lahan kelapa di Inhil merupakan milik masyarakat.

"Untuk itu diperlukan normalisasi kanal, dan peremajaan kelapa di Inhil. Itu harapan kami agar masyarakat bisa meningkatkan perekonomian," harapnya.

Sedangkan Direktur Bappenas, Erwin Dimas mengatakan dalam penganggaran ada tren penurunan anggaran Rp804 Triliun untuk tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Adanya tran perlu langkah-langkah strategis dan skala prioritas pembangunan.

Karena itu, Ervin mengajak pemerintah daerah di Riau untuk bersama-sama berjuang sesuai dengan bidang masing-masing.

"Apalagi saat ini ada dana Rp15 triliun yang belum ada proyeknya, yang akan di jalankan sesuai justivikasinya. Tentunya harus melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan pembangunan strategis yang akan kita laksanakan," ujarnya.

Pertemuan ini dipimpin Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi yang dihadiri, Sekdako Pekanbaru, Sekdakab Inhil, Sekdako Dumai, Sekdakab Rohil dan perwakilan daerah lainnya.**(jai)