PEKANBARU -- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si mengikuti acara kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau Tahun 2017, kegiatan dalam rangka memperkuat usulan pembangunan Kabupaten Kota dalam meraih APBD Provinsi Riau itu dipusatkan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa 21 Maret 2017.
Hadir dalam kegiatan itu Men PAN-RB H. Azman Abnur, Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Ketua DPRD Riau, Anggota DPD RI Dapil Riau, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Plt. Sekda. Kep. Meranti Julian Norwis SE MM, Anggota DPRD Meranti Fauzy SE, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono, Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas RI, Sekjend Kementerian Perikanan dan Kelautan, Direktur Dana Perimbangan, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Menteri PUPR RI, Forkopimda, Akademisi, LSM, Tokoh Masyatakat/Adat/Agama.
Dalam Musrenbang Provinsi Riau yang mengambil tema "Memantapkan Pembangunan Infrastrktur Iklim Investasi dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi" itu Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Plt. Sekda. Julian Norwis SE MM dan Kepala Bappeda H. Makmun Murod, Kadis Perhubungan Meranti Hendra Putra, Anggota DPRD Fauzy SE, terus menggiring usulan program strategis Kabupaten Meranti yang disinergikan dengan program kegiatan ditiap perangkat kerja daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau.
Adapun yang menjadi fokus usulan Pemkab. Meranti disesuaikan dengan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten yang merupakan aspirasi dari Desa dan Kecamatan yakni Infrastruktur jalan, jembatan dan upaya mengatasi abrasi yang semakin parah dipinggiran pesisir.
Dan kegiatan ini merupakan upaya Bupati bersama tim pembangunan Kabupaten untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan pokok secara komprehensif yang semua tidak terlepas dari dukungan keuangan dari Provinsi Riau.
Adapun usulan itu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka membuka isolasi daerah dan mempersingkat rentang kendali, Peningkatan Elektrifikasi, Air Bersih, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan.
Pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digesa Kabupaten melalui Sektor Perkebunan, Perikanan, Pertanian untuk itu Bupati berharap, Pemprov Riau dapat mendukung penyedian fasilitas sarana dan prasarana penunjang, begitu juga untuk mengatasi abrasi diwilayah pesisir yang mempersingkat batas negara 10 Meter Pertahun.
Pada kesempatan itu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN-RB) RI H. Azman Abnur menjelaskan sesuai dengan intruksi Presiden RI, kementeriannya dituntut untuk fokus memperbaiki birokrasi di Indonesia dengan jumlah ASN mencapai 4.5 Jt orang di tahun 2017.
Dijelaskannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ASN harus bekerja keras dan tidak bisa bekerja normatif, untuk itu Kementerian, Gubernur dan Bupati menurut H. Azman Abnur harus bekerja ekstra. "Tanggung jawab ada di Kepala Daerah, jika sudah loyo tentu dibawahnya lebih pelan lagi, Gubernur dan Bupati inilah momentum tepat bisa membuat terobosan untuk negara, jangan sia-siakan waktu, jangan sibuk dengan acara tidak produktif, mari kita robah," ujarnya yang mengaku negara Thailand berkat perbaikan Birokrasi telah lebih baik dari Indonesia.
Azman Abnur meminta semua image negatif masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai kurang bersih, kurang akuntabel, banyak pemborosan, pelayanan publik yang masih tidak bagus. "merubah ini harus dengan kerja melakukan revolusi mental, jangan sampai PNS lebih lemah dari swasta, jangan sampai nanti swasta mengatur ASN," ujar Azman mengingatkan.
Ia juga menekankan perbaikan pelayanan publik yang bebas dari Pungli. "Pelayanan Publik harus diperbaiki jangan diperjual belikan jangan ada lagi Birokrat jadi calo, ayo permudah pelayanan," ujarnya seraya menghimbau setiap Provinsi memiliki Mall yang menjadi pusat pelayanan Publik dan Provinsi Riau bisa menjadi motornya.
Azman Abnur juga mengingatkan ASN jangan Lagi takut karena adannya absen, tapi memang benar-benar menjalankan Tupoksinya. "Takutlah karena ada pekerjaan yang menumpuk dikantor," ucapnya.
Efisiensi Birokrasi turut menjadi perhatian Men PAN-RB, menurutnya dalam mengeluarkan anggaran hendaknya harus fokus pada apa yang bisa dihasilkan. "Jangan sampai kalah dengan swasta modal kecil untung besar, jangan sampai biaya yang dikeluarkan besar manfaat tidak kelihatan," jelasnya.
"Perencanaan adalah faktor kunci,mASN harus punya target dan bisa berinovasi," ucapnya lagi.
Sementara itu Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan Musrenbang yang dilaksanakan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menyaring aspirasi Kabupaten Kota yang disinergikan dengan program kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Riau berkisar 2.23 Persen, Provinsi Riau yang mengandalkan sektor Migas dan Perkebunan terganggu oleh kondisi ekonomi Makro, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Riau. Oleh karena itu menurut Gubernur, Riau tidak mungkin bertahan hanya dengan mengadalkan Migas dan Perkebunan. Untuk itu perlu diangkat sektor lain yang bisa mendongkrak perekonomian salah satunya Pariwisata berbasis Budaya.
Sejak digesa mulai tahun 2015 lalu, diakui Gubernur sudah membuahkan hasil dimana berdasarkan rilis dari Kementerian Pariwisata RI, tingkat pertumbuhan wisatawan asing yang berkunjung ke Riau menempati posisi 2 setelah Provinsi Sulawesi Utara.
Sehingga Provinsi Riau mendapat apresiasi bantuan anggaran dari Kementerian Pariwisata berupa anggaran pembangunan jalan menuju Wisata Bono di Pelalawan beserta promosi dan akan menjadikan Pelalawam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus selain itu memasukan Ivent Bakar Tongkang dan Pacu Jalur kedalam Ivent wisata Nasional. Dan kedepan akan mengupayakan Direct Flight menuju Pekanbaru. "Kita akan menindaklanjutinya dengan membicarakannya di Forum Nasional Transportasi," aku Gubernur.
Potensi besar lainnya dikatakan Gubernur, Garis Pantai Riau sepanjang 276.5 KM, dimana adanya pasar yang dikembangkan oleh masyarakat menjadi budidaya laut dan tahun 2018 Pemprov Riau akan mencoba untuk menggarapnya. Seperti diketahui potensi laut itu sendiri telah diberdayakan oleh masyarakat seperti dinKabupaten Rohil dengan budidaya Kerang, Bengkalis Budidaya ikan khas, Meranti Kerapu, Inhil Tiram dan Kepiting.
"Persiapan telah kita lakukan untuk menggarap pesisir ini," ujarnya seraya berharap dapat mendongkrak ekonomi Riau ditengah potensi perkebunan dan Migas yang belum stabil saat ini.
Pada kesempatan itu Gubri sekaligus juga meminta dukungan Pusat untuk mengembalikan ekonomi Riau. Apalagi Riau tempat investasi strategis Nasional, mulai dari Migas,Infra Tol dan Kereta Api, Pelabuhan Laut, pengarus ekonomi sedang pelik APBD Riau tak mampu mendukung kegiatan strategis Nasional itu.
Gubri juga meminta Pusat untuk mendukung UMKM di Provinsi Riau dan mengajak Bupati Walikota untuk memperkuat kelembagaan yang menyangkut UMKM dengan mengajak masyarakat melakuian inovasi dan ekonomi kreatif.
Khusus kepada Kementerian Keuangan Gubri mengharapkan dapat menghimbau perusahaan yang berkantor di Pusat, agar juga memiliki NPWP di Riau agar Provinsi Riau juga dapat bagian.
Selain itu juga menyangkut mempekerjakan tenaga kerja lokal, meski diakui Gubri sudah punya Perda Ketenagakerjaan namun perlu juga dukungan Pusat untuk menghimbau memperkerjakan tenaga kerja lokal. "Ini untuk mengejar ketertinggalan untuk mewujudkan RPJMD Riau daa menuntaskan Visi Riau 2020," pungkas Gubri mengakhiri.**(Adv)
