BENGKALIS -- Anggota DPRD Bengkalis Dapil Bengkalis - Bantan, Irmi Syakip Arsalan, S.Sos mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memprioritaskan penanganan abrasi pada pulau - pulau di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 mendatang.

Pria yang akrab disapa Ikip ini juga merasa kecewa dan menyayangkan sikap Pemprov Riau yang tidak memasukkan penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis sebagai program prioritas di tahun 2016 ini.

"Berdasarkan pernyataan Asisten Bidang Ekonomi Setda Provinsi Riau Masperi, beberapa hari lalu di media massa mensinyalir bahwa Pemprov tidak menganggarkan dana untuk penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis pada tahun ini, kita mewakili masyarakat Kabupaten Bengkalis merasa kecewa, karena masalah abrasi saat ini sangat darurat. 

Terutamadi pada pulau-pulau yang ada di Negeri Junjungan seperti pulau Bengkalis dan Pulau Rupat," pungkas Ikip politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Rabu 4 April 2016 malam.

Dipaparkan Ikip saat ini di pulau Bengkalis sendiri kondisi Abrasi kian mengganas bahkan sudah mengancam pemukiman penduduk. Pemprov Riau dinilai kurang merespon,  dan malah tidak menganggarkan dana penanganan abrasi pada tahun 2016 ini.

"Kabupaten Bengkalis ini kan masih bagian dari Provinsi Riau, kita berharap Pemprov tidak "menganaktirikan" kepentingan masyarakat Negeri Junjungan, apalagi usulan abrasi ini sudah terdengar dari masyarakat mulai pada Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten, kita berharap pada APBD tahun 2017 mendatang Pemprov Riau menganggarkan penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis ini, sebagai program prioritas,"  harap Ikip.

Lebih lanjut dikatakan politisi muda yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis ini, jika Pemprov Riau beralasan anggaran untuk penanganan abrasi yakni membangun turap penahan gelombang  cukup besar, maka alasan itu dinilai tak tepat.

"Justru karena anggarannya cukup besar itulah, makanya harus ada sharing budget, mulai dari dana  APBD Kabupaten, APBD Provinsi sampai ke APBN, jadi harus ada komitmen dan upaya bersama, jangan hanya menunggu dana APBN saja," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Asisten Bidang Ekonomi Setda Provinsi Riau Masperi, mengatakan bahwa pada tahun ini Pemprov tidak memasukkan penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu program prioritas, dengan alasan bahwa perkiraan dananya cukup besar.

"Memang tahun ini program penanganan Abrasi Bengkalis belum ada di Pemerintah Provinsi Riau, karena untuk melakukan penanganan dengan membuat pemecah gelombang membutuhkan anggaran yang cukup besar," terang Asisten Bindang Ekonomi Setda Prov Riau Masperi kepada sejumlah wartawan usai menghadiri Expo OJK, Senin 2 Mei 2016lalu di Gedung Cik Puan.

Meskipun demikian kata Masperi, pemerintah provinsi tetap melakukan upaya untuk menangani abrasi di Bengkalis. Di antaranya Gubernur telah beberapa kali menyampaikan kepada menteri keuangan untuk dianggarkan oleh pusat penanganan Abrasi di Bengkalis.

"Bahkan pada tahun 2015 Gubernur sudah membawa menteri keuangan ke Bengkalis untuk melihat sendiri kondisi Abrasi disini," Ungkap dia.

Dikatakan Masperi Pemprov juga saat ini sedang memfasilitasi penanganan abrasi Bengkalis dengan menggunakan APBN. "Kita memfasilitasi penanganan Abrasi Bengkalis ke Pusat untuk di anggarkan dalam APBN," tutup Masperi.**(fer)